BERAU – Wacana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat hingga 50 persen menimbulkan kekhawatiran bagi daerah penghasil, termasuk Kabupaten Berau.
Namun, di balik potensi penurunan anggaran, kebijakan ini dinilai bisa menjadi pijakan penting untuk mendorong kemandirian fiskal dan reformasi pembangunan daerah.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, menyebut meski APBD 2025 saat ini tercatat sebesar Rp 5,2 triliun, pemangkasan DBH setengahnya berpotensi memangkas anggaran menjadi hanya Rp 3–4 triliun. Kondisi itu tentu akan berdampak pada sektor-sektor vital, seperti pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur.
“Kalau anggarannya dipotong, apalagi sampai separuh, apa bisa jalan-jalan desa yang rusak diperbaiki? Anak-anak sekolah juga butuh fasilitas yang memadai,” ujarnya.
Namun, Gamalis menekankan bahwa situasi ini juga harus dibaca sebagai momentum untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki arah pembangunan. Selama ini, kontribusi PAD Berau masih relatif kecil dan belum sampai separuh dari total APBD.
Menurutnya, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) ke depan harus lebih selektif. Kebutuhan masyarakat harus dipetakan dengan akurat, dan alokasi anggaran difokuskan agar tidak terjadi pemborosan.
“Jangan sampai kita membuang anggaran untuk membangun jalan yang tidak ada masyarakat tinggal di sana. Pembangunan harus tepat sasaran,” tegasnya.
Gamalis juga menolak opsi menaikkan pajak tanpa kajian matang, karena dikhawatirkan justru membebani masyarakat. Ia mencontohkan daerah lain yang berani menaikkan tarif pajak, namun menegaskan Berau akan mencari cara berbeda.
Sebagai gantinya, ia mendorong terobosan melalui digitalisasi pelayanan publik, peningkatan layanan perizinan, dan penyederhanaan birokrasi. Langkah ini dinilai bisa membuka ruang baru bagi peningkatan PAD dari sektor pajak dan retribusi.
“Pemerintah harus lebih cermat menentukan prioritas pembangunan agar setiap rupiah anggaran benar-benar bermanfaat,” jelasnya.
Selain itu, ia juga mendukung jika kepala daerah se-Kalimantan Timur melakukan sikap bersama terhadap pemerintah pusat terkait wacana pemangkasan DBH. Namun menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan daerah tidak lagi terlalu bergantung pada transfer pusat.
“Ini momentum agar Berau bisa lebih mandiri secara fiskal,” pungkasnya. (adv/ril/and)
