TARAKAN – Pelayanan dan kebersihan di Pelabuhan Tengkayu I (SDF) kembali mendapat sorotan dari DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Salah satu titik evaluasi utama adalah kondisi toilet dan area drop zone yang dianggap kurang terawasi karena minimnya petugas.
Kepala UPTD Pelabuhan Tengkayu I SDF, Muhammad Roswan, mengakui bahwa persoalan utama yang dihadapi pihaknya adalah keterbatasan SDM. Setelah pertemuan dengan DPRD di Tanjung Selor, dia menyebut pihaknya diminta menempatkan petugas yang stand by di toilet, terutama pada jam-jam padat penumpang.
“Di dermaga itu ada dua toilet, kedatangan dan keberangkatan. Minimal butuh empat orang per shift. Kalau dua shift ya delapan orang khusus toilet,” jelas Roswan dikonfirmasi via telepon, Minggu (16/11/2025).
Saat ini UPTD hanya memiliki tiga petugas kebersihan mobile di area dermaga, sehingga penempatan petugas khusus di toilet otomatis membuat sejumlah titik lain berpotensi tidak terlayani maksimal. “Konsekuensinya pasti ada yang tidak tersentuh. Kami atur ulang dulu, nanti dievaluasi lagi,” ujarnya.
Roswan menyebut total SDM UPTD sekitar 66 orang, namun idealnya masih membutuhkan tambahan sekitar 30 orang untuk pelayanan yang optimal. Kekurangan tenaga juga semakin terasa setelah sekitar 20 pekerja outsourcing sebelumnya tidak dapat dilanjutkan akibat proses lelang yang belum berjalan.
Selain toilet, DPRD juga menyoroti drop zone dan parkiran yang sering semrawut saat jam sibuk karena tidak ada petugas yang berjaga. Barier yang dipasang UPTD dinilai tidak efektif karena kerap dilanggar pengendara.
“Memang tenaga PTT di situ tidak ada, makanya sering kosong. Selama ini kadang dibantu ASN, tapi kalau mereka tidak turun ya kacau,” kata Roswan.
Untuk mengatasi kekurangan itu, pihaknya akan mulai menggeser SDM dari titik lain dan menempatkannya di dermaga. Rencananya, instruksi teknis akan diberikan lewat briefing pada Selasa mendatang. Petugas perempuan juga akan dicari untuk mengisi posisi di toilet wanita.
Roswan menambahkan, ada opsi agar layanan di dermaga dikelola oleh pihak ketiga mulai tahun depan. Namun rencana tersebut masih menunggu pembahasan anggaran. “Sudah kami jelaskan ke Dewan. Kita punya wacana itu, tapi belum ada kejelasan,” tegasnya.
Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan hanya SDM yang minim, tetapi juga luasnya area kerja serta perilaku pengguna yang masih sering membuang sampah sembarangan.
“Merubah mindset masyarakat ini yang susah. Tempat pembuangan sampah sudah ada, tulisan sudah ada, tetap saja ada yang buang sembarang,” keluhnya.
Sementara ini, UPTD memilih fokus pada titik yang menjadi sorotan DPRD terutama toilet dan area dermaga sembari menunggu kepastian anggaran dan tambahan tenaga. (apc/and)
Reporter: Ade Prasetia
Editor: Andhika
