TANJUNG SELOR – Menyongsong pemilihan kepala daerah (pilkada) November tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bulungan bersama dengan stakeholder terkait terus melakukan upaya pencegahan dini. Dengan mengelar rapat koordinasi lintas OPD bersama dengan pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah Rusdianto menyampaikan, Pemkab Bulungan telah membentuk desk pilkada, ini dilakukan sebagai upaya mencegah dan menangani berbagai konflik yang berpotensi selama gelaran pesta demokrasi akan datang.
Selain itu, desk pilkada dibentuk sebagai implementasi daripada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2005.
“Pemda wajib membentuk tim desk pilkada, dan rapat koordinasi desk pilkada merupakan pertemuan yang diadakan untuk membahas persoalan teknis terkait dengan pelaksanaan Pilkada, meliputi panduan, tata cara pelaporan, dan penyelesaian masalah yang muncul selama proses Pilkada berlangsung,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Dalam rakor tersebut, berbagai hal menjadi fokus pembahasan. Salah satunya memastikan semua tahapan pilkada berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan guna memastikan kelancaran pelaksanaan Pilkada serta untuk meminimalkan risiko terjadinya ketidakpastian di kemudian hari.
Melalui rapat koordinasi desk pilkada, diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait dalam satu daerah, sehingga tercipta sinergitas dan kolaborasi yang mampu menghasilkan pelaksanaan Pilkada yang transparan, akuntabel dan demokratis.
Karena itu, penting untuk memastikan kesiapan semua aspek terkait pelaksanaan Pilkada. “Ini diperlukan untuk meminimalisir hambatan yang mungkin terjadi selama Pilkada serentak berlangsung,” tuturnya.
Keberadaan tim desk pilkada menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan Pilkada November akan datang.
Melalui tim desk, diharapkan dapat dilakukan pemantauan, penginventarisasian dan pengantisipasian permasalahan yang mungkin muncul, serta menghimpun informasi penting mengenai kondisi yang berkembang di masyarakat.
Hal ini sangat penting untuk menjamin hak konstitusional warga di daerah. Jadi, dibutuhkan kerja sama yang baik dari seluruh unsur dalam rangka memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan dengan transparan, akuntabel, dan demokratis khususnya di Kabupaten Bulungan.(tin)
Editor: Yusva Alam
