TANJUNG SELOR – Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Utara (Kaltara), Albertus Stefanus Marianus Baya, menyoroti pentingnya peningkatan layanan kesehatan, khususnya bagi pasien penyakit ginjal yang harus menjalani hemodialisis (HD) atau cuci darah.
Menurutnya, fasilitas dan kapasitas pelayanan HD di Kabupaten Bulungan perlu segera ditingkatkan agar mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus bertambah.
Albertus mengatakan, pasien dengan diagnosis gagal ginjal yang harus menjalani cuci darah membutuhkan pelayanan khusus. Karena itu, pemerintah diminta memperkuat fasilitas, mulai dari ruang pelayanan, ketersediaan mesin HD hingga tenaga kesehatan.
“Kebutuhan akan ruangan dan pelayanan kepada masyarakat yang terkait dengan kesehatan ginjal, terutama bagi pasien yang divonis harus menjalani cuci darah, memang perlu mendapat pelayanan khusus,” ujarnya.
Ia mengaku menyampaikan persoalan tersebut bukan hanya sebagai wakil masyarakat yang mengeluhkan layanan HD, tetapi juga sebagai pasien yang rutin menjalani cuci darah.
“Saya berbicara ini selain mewakili keluhan warga yang didiagnosis HD, juga sebagai pasien. Saya melihat perkembangan Provinsi Kaltara sudah cukup luar biasa. Artinya kerja-kerja tenaga kesehatan, mulai dari perawat hingga dokter, sudah sangat baik,” katanya.
Meski demikian, menurutnya, jumlah pasien yang terus meningkat belum diimbangi dengan penambahan kapasitas layanan.
“Pasiennya kadang-kadang yang di poli hampir 150 orang. Yang menjalani HD ini terus bertambah, sementara kuotanya masih terbatas,” bebernya.
Ia menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, kuota pasien HD di RSUD dr H Jusuf SK Tarakan bahkan sudah mencapai kapasitas maksimal, meski informasi ini masih perlu dikonfirmasi kepada pihak rumah sakit.
“Jika saya tidak salah dengar, kuota pasien HD di Rumah Sakit Tarakan sudah maksimal. Tapi ini dugaan saya dan masih perlu dikonfirmasi,” katanya.
Albertus menjelaskan, tingginya jumlah pasien disebabkan tidak hanya berasal dari lima kabupaten dan kota di Kalimantan Utara, tetapi juga dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
Akibatnya, pelayanan HD di rumah sakit Tarakan harus dibagi hingga empat shift setiap hari agar seluruh pasien tetap terlayani.
“Karena sudah penuh, saya tahu kondisinya sekarang sampai empat shift. Mulai pagi, siang, sore hingga malam. Ini tentu sangat berat. Karena itu saya berharap daerah-daerah di Kaltara, khususnya Bulungan, segera memperkuat fasilitas HD,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, sedikitnya terdapat sekitar 35 pasien asal Bulungan yang rutin menjalani cuci darah di RSUD dr H Jusuf SK Tarakan.
Menurutnya, apabila kapasitas layanan HD di RSUD dr Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor ditingkatkan, masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk menjalani terapi di Tarakan.
“Saya mewakili teman-teman pasien HD. Hampir 35 orang dari Bulungan rutin menjalani kontrol di Tarakan. Kalau di Bulungan alatnya sudah benar-benar mencukupi, tentu mereka tidak perlu lagi ke Tarakan,” jelasnya.
Albertus menambahkan, layanan HD di RSUD dr Soemarno Sosroatmodjo sebenarnya sudah tersedia. Namun hingga kini baru didukung sekitar tujuh unit mesin sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh pasien.
“Jumlah ini masih sangat kurang untuk melayani kebutuhan pasien di Bulungan,” katanya.
Ia berharap pemerintah dapat segera menambah kapasitas layanan, baik melalui penambahan mesin, ruang pelayanan maupun tenaga kesehatan, sehingga masyarakat Bulungan tidak lagi bergantung pada layanan cuci darah di Tarakan.
Sementara itu, anggota komisi I DPRD Kaltara, Hamka mendorong pemerintah daerah memperhatikan hal ini. Karena biar bagimanapun jumlah pasien dengan diagnosa HD ini kian meningkat.
“Kita mendorong pembenahan fasilitas kesehatan ini harus ditingkatkan. Termasuk di semua Kabupaten dan Kota di Kaltara karena jumlah penderita Ginjal ini terus bertambah seiring berjalannya waktu,” tukasnya.
Aspek yang menjadi perhatian serius kata Hamka, kepedulian terhadap mereka yang terdampak HD juga disatu sisi terkendala secara ekonomi. Meskipun, layanan kesehatan cuci darah ditanggung BPJS akan tetapi ada biaya lain yang nilainya lebih besar dari itu.
“Seperti ongkos transportasi dan akomodasi. Hal inilah yang kita dorong pemerintah supaya diperhatikan dengan serius. Kita perlu dukungan dan peran pemerintah dalam mempercepat layanan bagi pasien dengan diagnosa HD,” tandasnya.(*)
Pewarta: Martinus
