TANJUNG SELOR – Kabupaten Bulungan diprediksi akan mengalami lonjakan jumlah penduduk pasca libur Lebaran tahun ini. Salah satu penyebab utamanya adalah meningkatnya arus migrasi penduduk antar provinsi yang masuk ke Bulungan.
Meski pertambahannya belum tergolong signifikan, tren ini dinilai perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah.
Bupati Bulungan, Syarwani, menyoroti potensi dampak negatif dari peningkatan jumlah penduduk, terutama jika tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan.
Ia mengingatkan bahwa tanpa penyerapan tenaga kerja yang memadai, lonjakan populasi ini bisa berujung pada meningkatnya angka pengangguran di Bulungan.
“Pertumbuhan penduduk yang tidak dibarengi dengan pembukaan lapangan kerja, berisiko menimbulkan persoalan sosial baru, seperti pengangguran dan ketimpangan ekonomi,” ujar Syarwani kepada media ini, belum lama ini.
Menurutnya, salah satu langkah strategis untuk mengantisipasi persoalan ini, adalah dengan mendorong percepatan investasi di wilayah Bulungan. Dengan hadirnya investor, diharapkan akan terbuka lebih banyak industri yang bisa menyerap tenaga kerja lokal.
“Salah satu solusi jika terjadi hal demikian yakni dengan menarik investor, sehingga bisa memberikan kesempatan dan peluang kerja bagi warga Bulungan. Ini bisa menjawab ketika terjadi pertumbuhan penduduk signifikan di Bulungan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati menyatakan bahwa investasi tidak hanya penting untuk meningkatkan perekonomian daerah, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia yang semakin besar. Terlebih, setiap tahun jumlah penduduk di Bulungan terus mengalami peningkatan.
“Kami harap dengan dorongan terhadap sektor investasi, aktivitas industri bisa segera berjalan di Bulungan. Hal ini tentu akan menciptakan kebutuhan tenaga kerja, yang pada akhirnya dapat menyerap warga lokal dan mengurangi potensi pengangguran,” jelas Syarwani.
Pemerintah Kabupaten Bulungan sendiri tengah mempersiapkan berbagai langkah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk penyederhanaan regulasi dan penyediaan infrastruktur pendukung.
Upaya ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang, dalam menghadapi dinamika pertumbuhan penduduk serta untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(*)
Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam
