TENGGARONG – Dialog terbuka antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) dan perwakilan mahasiswa berlangsung hangat di Ruang Eksekutif Bupati Kukar, Senin (22/9/2025). Pertemuan tersebut membahas keterlambatan pencairan Beasiswa Kukar Idaman 2025 tahap kedua yang sempat menuai protes di kalangan mahasiswa.
Dalam audiensi yang dihadiri Bupati dr. Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin, Pemkab Kukar memastikan bahwa penyaluran beasiswa tambahan akan segera dilakukan setelah APBD Perubahan (APBD-P) 2025 disahkan oleh DPRD. Tambahan dana sebesar Rp 16 miliar telah disiapkan khusus untuk memenuhi kekurangan pagu beasiswa tahun ini.
“Kami sudah mengajukan penambahan anggaran di APBD-P. Begitu DPRD menyetujui dan DPA terbit, dana beasiswa langsung kami salurkan tanpa perlu verifikasi ulang,” tegas Bupati Aulia di hadapan mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta).
Aulia menjelaskan, kendala pencairan terjadi karena lonjakan penerima beasiswa tahun ini yang mencapai 4.015 orang, meningkat hampir tiga kali lipat dari kuota awal sebanyak 1.348 penerima. Kenaikan jumlah ini membuat nilai bantuan per mahasiswa menurun signifikan, dari Rp 5 juta menjadi Rp 1,6 juta untuk jenjang S1/D3, serta penyesuaian serupa untuk jenjang lainnya.
Kondisi tersebut menimbulkan keberatan dari para mahasiswa yang berharap agar nominal beasiswa kembali sesuai standar semula. Menyikapi hal itu, Pemkab Kukar mengambil langkah korektif dengan menambah alokasi dana di APBD-P untuk memastikan seluruh penerima tetap mendapatkan haknya secara proporsional.
“Kami memahami betul pentingnya beasiswa bagi mahasiswa Kukar. Karena itu, kami pastikan program ini tidak akan dikurangi di tahun 2026, meskipun APBD kita tahun depan menurun,” jelasnya.
Aulia juga menegaskan bahwa Pemkab Kukar berkomitmen menjaga keberlanjutan Beasiswa Kukar Idaman sebagai salah satu program unggulan pembangunan sumber daya manusia (SDM) daerah. Pemerintah, katanya, ingin memastikan setiap pelajar dan mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya.
Pertemuan yang berlangsung hampir dua jam itu ditutup dengan kesepakatan bahwa mahasiswa akan menunggu hasil pembahasan APBD-P oleh DPRD Kukar. Jika penetapan dilakukan dalam waktu dekat, pencairan tahap kedua diyakini segera terealisasi.
“Kita sama-sama menunggu waktu penetapan anggaran. Setelah disahkan, dana bisa langsung dicairkan. Tidak ada alasan untuk menunda,” tutup Aulia. (Adv)
