SANGATTA – Kenaikan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit mulai memunculkan kekhawatiran terhadap alih fungsi lahan pangan di Kutai Timur (Kutim). Pemerintah daerah mengingatkan petani agar tidak mengorbankan sawah untuk memperluas kebun sawit.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi mengatakan, membaiknya nilai ekonomi sawit tetap harus diimbangi dengan upaya mempertahankan lahan pertanian pangan. Sebab, sawah memiliki peran strategis untuk menjaga ketahanan pangan daerah.
“Kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa sawah sebenarnya bisa lebih untung daripada sawit, sepanjang diberikan bantuan pengolahannya oleh pemerintah,” kata Mahyunadi di sela Lokakarya Penguatan Akses Petani Swadaya terhadap Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Hotel Victoria Sangatta, Kamis (3/9/2026).
Menurut Mahyunadi, tingginya harga TBS memang membuat komoditas sawit semakin menarik secara ekonomi. Namun, kondisi itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengonversi lahan sawah menjadi perkebunan sawit.
Kekhawatiran tersebut tidak terlepas dari masih tingginya ketergantungan Kalimantan Timur terhadap pasokan beras dari luar daerah, terutama Jawa dan Sulawesi. Ketergantungan itu membuat keberadaan lahan pangan lokal tetap penting untuk dipertahankan.
“Kalau pasokan dari Jawa atau Sulawesi putus, kita tidak bisa makan. Maka tetap harus mempertahankan lahan sawah,” tegasnya.
Mahyunadi mendorong pengembangan perkebunan sawit di Kutim tidak lagi bertumpu pada perluasan lahan. Peningkatan produksi, menurutnya, lebih tepat dilakukan dengan mengoptimalkan kebun yang telah ada, salah satunya melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Melalui PSR, tanaman sawit yang sudah tua atau tidak lagi produktif dapat diremajakan sehingga hasil kebun meningkat tanpa harus membuka areal baru maupun mengalihfungsikan lahan pertanian pangan.
Strategi tersebut dinilai penting mengingat sawit tetap menjadi salah satu komoditas yang memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Tantangannya adalah menjaga manfaat ekonomi tersebut tanpa mengurangi kemampuan daerah menghasilkan pangan.
Selain meningkatkan produktivitas di tingkat kebun, Pemkab Kutim juga mendorong hilirisasi agar nilai tambah sawit tidak berhenti pada penjualan TBS.
Mahyunadi mencontohkan keberadaan industri pengolahan atau refinery di Bual-Bual yang diharapkan dapat membuka ruang lebih besar bagi koperasi maupun pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam rantai ekonomi sawit.
Dengan pola tersebut, peningkatan pendapatan dari sektor sawit diharapkan tidak harus dibayar dengan penyusutan lahan sawah. Pemkab ingin produktivitas kebun dan hilirisasi menjadi jalan utama pengembangan sawit, sementara lahan pertanian pangan tetap dipertahankan sebagai penyangga kebutuhan masyarakat. (MK)
Pewarta: Ramlah
Editor: Agus S.
