TARAKAN – Sekolah Rakyat di Kota Tarakan masih berupaya memenuhi kuota peserta didik untuk tiga jenjang pendidikan. Dari target 90 siswa per jenjang, jumlah calon siswa tingkat SD dan SMP sudah mendekati kuota, sementara jenjang SMA masih mengalami kekurangan cukup besar.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Tarakan, Arbain, mengatakan hingga saat ini sudah ada 81 siswa SD, 86 siswa SMP dan 35 siswa SMA yang telah terdaftar dan ditetapkan melalui surat keputusan (SK).
“Kalau targetnya 90 orang per jenjang, SD masih kurang sembilan, SMP kurang empat, sedangkan SMA masih kurang 55 siswa,” kata Arbain, Minggu (6/9/2026).
Untuk memenuhi kekurangan tersebut, proses penjangkauan calon siswa terus dilakukan. Tim pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bahkan mulai menyasar wilayah di luar Kota Tarakan.
Penjangkauan dilakukan hingga ke Kabupaten Bulungan dan wilayah sekitarnya di Kalimantan Utara. Sistem penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat juga bersifat dinamis sehingga jumlah siswa masih dapat bertambah maupun mengalami perubahan.
Di tengah proses pemenuhan kuota, pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) juga masih menunggu kesiapan fasilitas di lokasi Sekolah Rakyat.
Semula MPLS ditargetkan berlangsung pada 14 Juli, kemudian dijadwalkan ulang menjadi 31 Agustus. Namun, hasil verifikasi tim Kementerian Sosial pada 27 Agustus menunjukkan kondisi fisik bangunan belum sepenuhnya siap.
Beberapa bagian gedung masih dalam pengerjaan. Karena itu, pelaksanaan MPLS ditunda untuk memastikan keselamatan siswa sekaligus agar aktivitas pembelajaran tidak mengganggu proses konstruksi.
“Untuk MPLS, kita menunggu kesiapan fisik bangunan. Jangan sampai anak-anak berada di area yang masih ada pekerjaan konstruksi,” ujar Arbain.
Berdasarkan perkembangan tersebut, MPLS kembali ditargetkan berlangsung sekitar pertengahan September atau paling lambat awal Oktober. Kepastian waktunya tetap menunggu keputusan Kementerian Sosial melalui satuan kerja terkait.Adapun progres pembangunan fisik per 27 Agustus tercatat sekitar 66 persen.
Kepala Sekolah Rakyat, Marisa Aulia mengatakan fasilitas asrama menjadi salah satu bagian penting yang harus diselesaikan. Sebab, Sekolah Rakyat menerapkan konsep pendidikan berasrama (boarding school).
Selain asrama, setidaknya tujuh gedung fungsional harus sudah dapat digunakan sebelum MPLS dilaksanakan. Area sekolah juga harus dipastikan aman dan terisolasi demi keselamatan peserta didik.
Meski pemindahan ke lokasi Juata belum dapat dilakukan, kegiatan belajar siswa tetap berjalan. Sekolah menerapkan kurikulum multi-entry multi-exit yang memungkinkan siswa bergabung pada waktu berbeda dan tetap mengejar materi yang tertinggal.
Dengan sistem tersebut, siswa yang baru masuk pada pertengahan tahun tetap dapat mengikuti pembelajaran dengan pendampingan guru hingga memenuhi capaian pembelajaran dan memperoleh rapor pada akhir tahun ajaran.
“Kalau ada siswa yang masuk belakangan, tetap bisa mengejar. Guru akan mendampingi supaya hak belajar anak tetap terpenuhi,” jelasnya.
Sementara itu, kepastian tanggal pembukaan di lokasi baru masih menunggu kesiapan fasilitas dan keputusan dari Kementerian Sosial. Pemerintah Kota Tarakan juga diminta menyiapkan surat resmi Wali Kota yang mencantumkan kepastian tanggal pembukaan Sekolah Rakyat.
Dengan kondisi tersebut, pemenuhan kuota siswa dan kesiapan fasilitas menjadi dua hal yang masih dikejar sebelum Sekolah Rakyat Tarakan dapat beroperasi secara penuh di Kelurahan Juata. (apc/and)
Reporter: Ade Prasetia
Editor: Andhika
