TANJUNG SELOR – Pemenuhan fasilitas kesehatan, yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai, merupakan impian dan keinginan semua orang.
Namun, ketika rencana pemerintah terhambat pada realisasi fisik, tentu akan menimbulkan rasa ketidakpuasan hingga rasa kekecewaan yang timbul. Seperti yang baru disoroti terkait dengan Pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Bunyu di Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan.
Pembangunannya telah dimulai sejak tahun lalu,namun hingga mendekati akhir tahun 2023,progres fisik dinilai belum mncapai kata maksimal. Pembangun RSP Bunyu menelan anggaran senila Rp 84 miliar, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022.
Sebelumnya, pemerintah telah menargetkan RSP beroperasi tahun 2024. Usai pembangunan fisik rampung dan keterpenuhan Sumber Daya Manusia (SDM).
Soal belum efektifinya progres pembangunan RSP itu, mendapat sorotan dari Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yefri Hanteru Sitorus. Dia mengaku kecewa dengan proyek pembangunan RSP.
Lantaran, hingga tahun kedua pekerjaan fisik belum rampung. Dia menegaskan, padahal dirinya telah bersusah payah memperjuangkan dan mencari sumber anggaran, namun kondisi di lapangan membuatnya kecewa.
“Kita sudah berupaya maksimal untuk mendapatkan anggaran untuk pembangunan RSP Bunyu, tapi kondisi di lapangan secara fisik saja pembangunan belum tuntas,” jelas dia kepada Wartawan,Jumat (13/10/2023).
Secara teknis, kata Deddy pembangunan fisik sudah hampir rampung. Namun, di halaman parkir masih ada batako paving yang belum terpasang. Begitu juga dengan akses jalan menuju gedung utama. Dirinya, akan menyampaikan hasil sidak itu ke Kementerian Kesehatan.
Menurut Dedy, pembangunan RSP yang belum rampung membuat masyarakat kecewa. Saat ini, sebagian dinding bangunan telah dicat warna hijau. Namun dua gedung utama yang dirancang moderen itu belum berfungsi atau mangkrak.
Dia menyayangkan, proyek pengerjaan itu berhenti jauh sebelum selesai dikerjakan. “Kondisi lantai keramik belum terpasang, termasuk jendela, pintu dan koridor di sisi belakang. Sejumlah material pun tergeletak begitu saja dan tidak satu pun pekerja,” ungkapnya.
Informasinya, pengerjaan proyek ini sudah terhenti sejak beberapa bulan lalu. Bahkan, para pekerja pun tidak dibayar oleh kontraktor. Untuk itu, politisi PDIP ini meminta pihak kepolisian, BPK dan BPKP melakukan audit atas pekerjaan proyek pembangunan RSP tersebut.
“Saya minta Polda Kaltara, BPK dan BPKP menyelidiki dan mengaudit kontraktornya,”saran dia.
Secara terpisah, Bupati Bulungan, Syarwani kala dikonfirmasi membeberkan Pemda Bulungan berkomitmen, untuk menyelesaikan pembangunan RSP tersebut. Tetapi, karena masih ada yang harus diselesaikan oleh penyedia barang dan jasa.
“Sejauh ini belum ada penyelesaian antara penyedia barang dan jasa,” tukasnya.
Pemda Bulungan meminta komitmen dari penyedia barang dan jasa, supaya dapat menyelesaikan pekerjaan fisik. Dalam hal ini, pemerintah telah memberikan ultimatum terkait hal tersebut. “Saya sudah koordinasi dengan OPD terkait mengenai hal ini, dan juga menyarankan ke Inspektorat untuk melakukan audit,” tutupnya. (tin/and)
Editor: Andhika