TARAKAN – Ketergantungan Kalimantan Utara (Kaltara) terhadap dana transfer pusat masih menjadi persoalan utama yang menghambat kemandirian ekonomi daerah. Kondisi ini dinilai membuat Kaltara kesulitan melakukan pembangunan infrastruktur skala besar karena keterbatasan APBD.
Pengamat ekonomi dari Universitas Borneo Tarakan, Dr. Margiyono, menyebut kondisi fiskal Kaltara menunjukkan ketimpangan tajam antara penerimaan daerah dan dana dari pemerintah pusat.
“Kaltara itu mengalami defisit anggaran yang sangat tajam. Uang yang diambil dari Kaltara itu tidak sampai Rp 3 triliun, bahkan terakhir hanya sekitar Rp 1,9 sampai Rp 2,3 triliun. Sementara yang disalurkan dari APBN hampir Rp 13 triliun. Ini menunjukkan ketergantungan yang sangat besar,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).
Dia mengingatkan, jika kondisi ini terus berlanjut, perekonomian Kaltara berisiko tidak berkelanjutan karena belum mampu membiayai kebutuhan sendiri. “Kalau APBN tidak lagi mampu menopang, maka akan terjadi stagnasi ekonomi. Jangan sampai masyarakat jadi korban karena daerah belum mampu menyediakan kehidupan yang layak, termasuk minimnya pembangunan infrastruktur,” lanjutnya.
Menurutnya, posisi ideal sebuah daerah adalah mampu menjaga keseimbangan antara kontribusi ekonomi yang dihasilkan dengan dana yang diterima.
Namun saat ini, aktivitas ekonomi Kaltara dinilai masih terbatas. “Minimal posisi paling jelek itu seimbang antara yang diterima dan yang diambil. Sekarang aktivitas ekonomi kita baru menyumbang sekitar Rp 2 triliun, itu masih sangat kecil dibanding kebutuhan pembiayaan daerah,” jelasnya.
Dia juga menyoroti sektor perdagangan, khususnya ekspor-impor, sebagai peluang yang perlu didorong untuk memperkuat ekonomi daerah. “Kapastitas ekspor-impor kita masih terbatas, padahal itu peluang untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Kalau aktivitas ekonomi berjalan terus, pasar investasi, pasar uang, hingga pasar modal akan ikut berkembang,” katanya.
Menurutnya, potensi ekonomi Kaltara masih besar jika berbagai sektor digerakkan secara maksimal dan terintegrasi. “Kalau bisa ditingkatkan sampai enam kali lipat, dampaknya langsung ke pendapatan daerah. Ini harus jadi perhatian serius, kalau tidak ketergantungan akan terus berlanjut dan daerah tidak akan pernah benar-benar mandiri,” pungkasnya.
Penulis: Ade Prasetia
Editor: Yusva Alam
