spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
No menu items!
More

    Gubernur Zainal: Pengelolaan Keuangan yang Baik Kunci Kepercayaan Masyarakat

    TARAKAN – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perbendaharaan Tingkat Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) di Ballroom Hotel Tarakan Plaza, Senin (17/10/2022) dalam rangka Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan di Daerah.

    Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang. Dalam sambutannya, dia mengatakan Rakornis itu bertujuan agar pengelolaan keuangan di daerah dapat dilaksanakan berdasarkan asas fungsional.

    “Selain menjadi wadah silaturahmi dan komunikasi, peningkatan terhadap kualitas pengelolaan keuangan di daerah juga sangat diperlukan,” tuturnya.

    Dirinya menambahkan, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dapat dilaksanakan melalui Rakornis tersebut

    Mengingat pentingnya kegiatan ini, Gubernur meminta kepada seluruh peserta dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaiknya.

    “Saya harap seluruh peserta mampu mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien dan transparan. Dimana pada akhirnya, hal tersebut akan dapat mendukung cita-cita kita untuk mewujudkan Provinsi Kaltara yang berubah, maju, dan sejahtera,” ujarnya.
    Namun yang tak kalah penting, kata Zainal, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus lebih teliti dalam memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan.

    Baca Juga:   Wagub Minta Perangkat Daerah Fokus pada 4 Hal

    “Hal ini penting untuk saya tegaskan, mengingat ketelitian dalam pengelolaan pertanggungjawaban keuangan, merupakan salah satu langkah kita untuk terhindar dari tindak pidana korupsi,” tegasnya.

    Lebih lanjut, orang nomor satu di Provinsi Kaltara itu menuturkan, sebagaimana termaktub dalam arah kebijakan Kepala Daerah, Pemprov berupaya menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan Kaltara, dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan.
    Kendati demikian, melalui arah kebijakan itu, Gubernur berharap, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah terwujud pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik.

    “Pemerintah yang bersih dan tata kelola yang baik, kunci kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan, dengan kepercayaan dan dukungan masyarakat tersebut, tentu program-program dari pemerintah akan semakin mudah untuk dilaksanakan,” pungkasnya. (DKISP/DEZ).

    16.4k Pengikut
    Mengikuti

    BERITA POPULER