TARAKAN – Industri perhotelan di Kalimantan Utara (Kaltara) tengah menghadapi tekanan akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Berkurangnya kegiatan pemerintahan yang biasanya digelar di hotel, membuat tingkat hunian atau okupansi turun drastis hingga di bawah 50 persen. Kondisi tersebut diungkapkan Ketua Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) Kalimantan Utara, Muhammad Akbar, usai audiensi dengan Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Kamis (6/8/2026).
Akbar mengatakan, selama ini kegiatan pemerintah menjadi salah satu penopang okupansi hotel. Namun, sejak kebijakan efisiensi diberlakukan, jumlah kegiatan yang berlangsung di hotel menurun tajam.
“Kalau dulu kegiatan pemerintah cukup banyak, sekarang paling hanya dua sampai tiga kegiatan dalam satu bulan. Dampaknya tentu sangat terasa terhadap tingkat hunian hotel,” ujarnya.
Menurutnya, penurunan okupansi tersebut memaksa sejumlah hotel mengambil langkah efisiensi, agar operasional tetap berjalan. Salah satunya dengan merumahkan sebagian karyawan untuk sementara waktu.
“Ada beberapa hotel yang sudah mulai melakukan efisiensi, termasuk merumahkan karyawan sementara. Itu dilakukan agar operasional hotel tetap bisa bertahan,” katanya.
Meski menghadapi kondisi sulit, Akbar menegaskan setiap pengelola hotel terus berupaya mencari solusi, agar tidak bergantung sepenuhnya pada kegiatan pemerintah. Berbagai inovasi dilakukan untuk meningkatkan kunjungan dari sektor nonpemerintah.
“Kami terus mencari terobosan dan inovasi, agar hotel tetap berjalan. Ke depan kami tidak ingin hanya bergantung pada kegiatan pemerintah,” ucapnya.
Selain membahas kondisi industri perhotelan, IHGMA juga memanfaatkan audiensi dengan Komisi IV DPRD Kaltara, untuk memperkenalkan program kerja organisasi selama satu tahun ke depan.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah dukungan pemerintah terhadap pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) perhotelan. Menurut Akbar, peningkatan kompetensi karyawan penting agar seluruh hotel di Kalimantan Utara memiliki Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang seragam dan mampu meningkatkan daya saing industri perhotelan di daerah.
Penulis: Ade Prasetia
Editor: Yusva Alam
