BERAU – Upaya menekan tingginya biaya produksi listrik di Kabupaten Berau terus menjadi perhatian serius DPRD. Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk melobi PLN dan PT Berau Coal, untuk mencari titik temu yang dapat meringankan beban masyarakat.
Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah berhentinya subsidi batu bara sejak tiga tahun terakhir, yang berdampak langsung pada kenaikan ongkos produksi listrik di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dikelola oleh konsorsium PT Indo Pusaka Berau (IPB).
“Kami sudah berusaha maksimal. Sudah melakukan lobi ke PLN agar harga beli listrik bisa dinaikkan, dan ke PT Berau Coal agar harga batu bara bisa diturunkan. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, harga jual batu bara saat ini berada di kisaran 28 dolar per meter kubik, namun pihaknya berharap ada penyesuaian mengingat masih terdapat biaya tambahan untuk pengangkutan.
Lebih lanjut, Sumadi menyoroti ketimpangan antara biaya produksi listrik dan harga beli PLN.
“Ongkos produksi listrik di IPB sekitar Rp1.800 per kWh, sedangkan PLN masih membeli di bawah harga tersebut, yakni sekitar Rp1.200 per kWh,” jelasnya.
Sumadi menilai perlunya koordinasi lebih intens antara PLN, PT Berau Coal, pemerintah daerah, serta pihak konsorsium IPB agar tercapai kesepakatan harga yang seimbang dan menguntungkan semua pihak.
“Apalagi sekitar 48 persen saham IPB dimiliki daerah, jadi kestabilan harga listrik ini juga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah,” tegasnya.
Ia juga meminta semua pihak, termasuk PT Yasin yang tergabung dalam konsorsium IPB, untuk bersama-sama mencari solusi terbaik.
“Kita dorong PLN menaikkan harga beli listrik dan Berau Coal menurunkan harga batu bara. Ini penting agar kepentingan masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya. (adv)
