BERAU – Bupati Berau, Sri Juniarsih dan Wakil Bupati Gamalis, diminta Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto untuk melakukan evaluasi di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dia menegaskan bahwa perombakan pejabat, terutama kepala OPD, perlu dilakukan terhadap mereka yang dinilai kurang maksimal dalam menjalankan tugas, khususnya dalam hal komunikasi dan koordinasi dengan lembaga legislatif.
“Dalam sejumlah rapat dengar pendapat, kami sering mendapati kepala dinas yang tidak kooperatif dan tidak hadir. Padahal agendanya penting. Bahkan ada yang hanya mengutus kepala bidang, yang secara struktur tidak punya kewenangan mengambil keputusan,” ujarnya.
Menurutnya, komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam mengarahkan pembangunan daerah. Ketidakhadiran kepala OPD dalam forum resmi DPRD, kata Subroto, mencerminkan lemahnya komitmen terhadap sinergi pemerintahan.
“Sebagai mitra kerja legislatif, kepala dinas seharusnya bisa membangun komunikasi yang baik. Karena bagaimana pun, kebijakan daerah memerlukan pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif,” tegasnya.
Subroto menambahkan, DPRD sudah beberapa kali menyampaikan evaluasi dan catatan khusus kepada Bupati Berau mengenai sejumlah pejabat yang dianggap tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya.
Ia menekankan bahwa usulan tersebut bukan bentuk intervensi terhadap kewenangan kepala daerah, melainkan sebagai saran konstruktif agar rotasi jabatan benar-benar menghasilkan pejabat yang kompeten dan komunikatif.
“Kami tidak ikut campur dalam hak prerogatif Bupati. Tapi mutasi ini bisa jadi momentum untuk menempatkan figur yang tidak hanya kompeten, tapi juga mampu membangun komunikasi yang baik dengan DPRD,” lanjutnya.
Ia juga mengingatkan agar pejabat yang memiliki kinerja baik dan menjaga komunikasi dengan baik perlu dipertahankan, sementara yang menunjukkan kinerja kurang optimal perlu dievaluasi.
Selain itu, Subroto menyoroti masih adanya sejumlah jabatan kepala OPD yang kosong di lingkungan Pemkab Berau. Ia berharap agar mutasi atau rotasi mendatang dapat mengisi seluruh posisi tersebut dengan pejabat yang berpengalaman dan berintegritas.
“Kami harap mutasi berikutnya bisa mengisi semua posisi yang masih kosong. Jangan sampai jabatan strategis dibiarkan tanpa pejabat definitif terlalu lama,” pungkasnya. (adv)
