TARAKAN — Aksi demonstrasi Aliansi Gerakan Masyarakat Penggugat Amanah Rakyat (Gampar) di Gedung DPRD Kota Tarakan, Senin (6/4/2026), berlangsung memanas. Ratusan massa dari kalangan mahasiswa dan organisasi kepemudaan turun ke jalan.
Dalam aksi tersebut, massa sempat membakar ban di depan gedung DPRD. Selain itu, aksi juga diwarnai saling dorong saat massa berupaya masuk ke dalam gedung untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Dalam orasinya, massa meluapkan kekecewaan terhadap kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
“Kami datang ke kantor Dewan Pengkhianat Rakyat. Kami minta masuk untuk berdialog dan menyampaikan aspirasi secara langsung,” ujar Anhar, salah satu peserta aksi.
Massa juga menyoroti besarnya anggaran makan dan minum DPRD Kaltara yang disebut mencapai Rp12 miliar. Angka tersebut dinilai timpang dibandingkan anggaran beasiswa yang hanya sekitar Rp5 miliar. “Kami tidak rela anggaran tidak dilakukan efisiensi. Ini harus menjadi perhatian serius,” lanjutnya.
Koordinator lapangan aksi, Gibran, mengatakan pihaknya membawa enam tuntutan dalam demonstrasi tersebut. Salah satunya meminta seluruh anggota DPRD Kaltara bekerja secara profesional sesuai aturan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Selain itu, massa mendesak agar anggaran makan dan minum dibatalkan atau setidaknya dievaluasi karena dinilai menjadi polemik publik. “Kami minta anggaran tersebut dialihkan ke sektor pendidikan untuk mendukung mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Gibran.
Massa juga mendorong DPRD Kaltara meningkatkan transparansi, antara lain dengan membuka akses dokumen RAPBD, APBD, hingga JDIH melalui website resmi.
Dalam tuntutan lainnya, massa meminta Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara dicopot dari jabatannya, serta mendesak Fraksi Partai Gerindra, baik di tingkat provinsi maupun pusat, mengusulkan pergantian pimpinan DPRD.
Gibran menambahkan, aksi ini melibatkan sekitar 19 lembaga, mulai dari BEM universitas, BEM fakultas, BPM hingga organisasi kepemudaan seperti HMI.
“Aksi dipusatkan di DPRD Kota Tarakan karena kami juga menyoroti anggaran di tingkat kota,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, aksi demonstrasi masih berlangsung. Massa terus bergantian menyampaikan orasi di depan gedung DPRD Kota Tarakan.
Penulis: Ade Prasetia
Editor: Yusva Alam
