TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan terus mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui berbagai program strategis. Salah satu langkah yang ditempuh tahun ini adalah penguatan literasi hukum bagi ASN, melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) hasil kerja sama dengan Universitas Borneo Tarakan (UBT).
Kebijakan tersebut diperkuat dengan terbitnya Surat Edaran Bupati tertanggal 20 April 2026. Program ini ditujukan bagi PNS yang masih berpendidikan SLTA maupun Diploma untuk melanjutkan studi ke jenjang Sarjana (S-1), Magister (S-2), hingga Doktor (S-3) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UBT.
Bupati Bulungan, Syarwani, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM), masih terdapat ratusan ASN di lingkungan Pemkab Bulungan yang belum memiliki gelar sarjana.
“Masih ada sekitar 500 ASN kita yang belum sarjana. Ini tersebar di berbagai OPD, baik di sektor pendidikan, kesehatan, maupun teknis lainnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemilihan bidang hukum sebagai fokus utama bukan tanpa alasan. Pemerintah daerah menargetkan setiap perangkat daerah memiliki setidaknya satu aparatur dengan latar belakang hukum.
“Harapannya, minimal satu sarjana hukum di tiap OPD, bahkan hingga tingkat kelurahan. Ini penting agar setiap kebijakan yang diambil memiliki pemahaman regulasi yang kuat,” jelasnya.
Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Bulungan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1 miliar melalui APBD 2026. Dana ini diproyeksikan untuk membiayai sekitar 50 ASN yang akan mengikuti program RPL.
Syarwani katakan, skema RPL dipilih karena memberikan kemudahan bagi peserta, di mana pengalaman kerja dapat dikonversi menjadi Satuan Kredit Semester (SKS), sehingga masa studi menjadi lebih singkat dan efisien.
Meski demikian, Syarwani menekankan bahwa proses seleksi akan dilakukan secara ketat, terutama terkait usia dan masa pengabdian peserta.
“Kita prioritaskan ASN usia 30 sampai 40 tahun. Pertimbangannya agar ilmu yang didapat bisa dimanfaatkan lebih lama untuk organisasi. Kalau sudah mendekati masa pensiun, tentu kurang efektif,” tegasnya.
Terkait kemungkinan keterlibatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), ia menyebutkan bahwa saat ini program tersebut masih difokuskan untuk PNS.
Selain itu, ia juga memberi sinyal bahwa tahun ini Pemkab Bulungan belum tentu membuka rekrutmen CPNS baru, mengingat keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
“Kita harus realistis dengan kondisi keuangan daerah. Saat ini fokus kita adalah meningkatkan kualitas SDM yang sudah ada. Ini investasi yang sangat penting,” katanya mengakhiri. (*)
Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam
