TENGGARONG – Menyusul mencuatnya kasus makanan bergizi (MBG) basi di sejumlah daerah Indonesia yang menimpa ribuan anak, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) langsung mengambil langkah antisipatif. Pemerintah daerah memperkuat sistem pengawasan agar program serupa di Kukar tetap aman dan berkualitas.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menegaskan bahwa pengawasan akan dilakukan menyeluruh, mulai dari proses distribusi hingga ke penyedia layanan yang ditunjuk pemerintah.
“Kami tidak ingin kasus di daerah lain terulang di Kukar. Kalau ada indikasi, pengawasan akan dilakukan sampai ke pihak penyedia,” tegas Rendi, Sabtu (4/10/2025).
Ia menjelaskan, setiap laporan terkait dugaan masalah pada program MBG akan segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lapangan. Pemerintah tidak hanya berfokus pada sekolah penerima, tetapi juga memastikan penyedia menjalankan standar keamanan pangan sesuai ketentuan.
Rendi menambahkan bahwa upaya pengawasan tidak bisa dilakukan secara terpisah. Pemkab Kukar akan menggandeng berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan aman.
Data nasional dari Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, dan BPOM mencatat lebih dari 5.000 anak menjadi korban akibat makanan bergizi basi di beberapa wilayah. Temuan ini menjadi peringatan serius bagi seluruh pemerintah daerah, termasuk Kukar.
“Dengan adanya temuan nasional ini, kami akan meningkatkan evaluasi dan tidak segan mengambil langkah tegas jika penyedia terbukti lalai,” tutup Rendi. (Adv)
