TARAKAN – Badan Intelijen Daerah (Binda) Kalimantan Utara (Kaltara) memetakan potensi kerawanan yang terjadi jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Kabinda Kaltara, Marsma TNI Aminul Hakim menyebut, bahwa money politic hingga penyebaran hoaks masih menjadi kerawanan yang bisa saja menimbulkan konflik di masyarakat. Untuk itu, hal tersebut perlu akan menjadi atensi dan sorotan yang harus diantisipasi pihaknya bersama pihak terkait.
Selain itu, netralitas TNI, Polri hingga BIN juga harus tetap dijaga. Menurutnya, hal tersebut harus dilakukan agar tak dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
“TNI, Polri dan ASN termasuk BIN wajib netral, potensi money politic juga harus diantisipasi agar kerawanan-kerawanan situasi tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak atau oknum tertentu,” kata Aminul kepada wartawan di Tarakan, Rabu (17/4/2024).
Untuk mengantisipasi hoaks, pihaknya juga aktif melakukan patroli siber. Hasilnya, ditemukan adanya peningkatan hoaks pada Pemilu lalu, yang berpotensi terjadi pada Pilkada 2024.
“Apalagi nanti setelah putusan MK sudah mulai tahapan Pilkada. Itu (hoaks) berpotensi muncul,” lanjutnya.
Menurutnya, hoaks yang disebarkan berfokus untuk saling menjatuhkan antar pasangan calon yang muncul dari lawan politik hingga rekayasa paslon.
Tak hanya itu, menurutnya hoaks tersebut juga disebarkan dengan mengangkat kembali rekam jejak calon pasangan kepala daerah.
Aminul menyebut bahwa black campaign dan negatif campaign harus diantisipasi dengan mendapat atensi dari sisi intelijen.
“Misalnya dia merasa terzolimi. Bisa saja begitu, kita selalu melihat akun-akun tersebut dan isi kontennya apa,” kata dia.
Pihaknya pun meminta kepada masyarakat, agar lebih cerdas dalam memilah informasi yang disajikan di sosial media.
“Diharapkan masyarakat itu bisa selektif. Biasanya masyarakat ada juga yang dapat berita belum dapat dijamin kebenarannya langsung disebarkan,” katanya.
Bersama pemerintah daerah hingga Diskominfo, Aminul mengatakan, bahwa pihaknya berkomitmen untuk memonitor adanya penyebaran hoaks jelang pilkada.
“Kita tentu akan koordinasi dengan pemerintah, Diskominfo juga jika ditemukan berita yang ada unsur black campaign atau hoaks,” tambahnya.
Dia berharap bahwa dengan adanya kerjasama antara stakeholder, bisa mengedukasi masyarakat untuk menghindari hoaks jelang pilkada.
“Harapan kita tentu kabupaten kota melalui Kominfo turut mensosialisasikan ke masyarakat,” ujarnya.
Penulis: Ade Prasetia
Editor: Yusva Alam
