TARAKAN – Besarnya nilai ekonomi Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai belum sebanding dengan kontribusinya terhadap pendapatan negara. Akademisi Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr. Margiyono, S.E., M.Si, menyoroti adanya ketimpangan antara tingginya aktivitas ekonomi daerah dengan kecilnya setoran ke kas negara.
Menurutnya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltara diperkirakan mencapai sekitar Rp150 triliun. Namun, kontribusinya terhadap pendapatan negara hanya berada di kisaran Rp2 hingga Rp3 triliun. Di sisi lain, transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah justru jauh lebih besar, mencapai sekitar Rp13 triliun.
“Ini menunjukkan aktivitas ekonomi kita belum optimal dan belum memberikan nilai tambah maksimal bagi daerah maupun negara,” ujar Margiyono, Minggu (3/5/2026).
Dia menjelaskan, kondisi tersebut mencerminkan belum maksimalnya pengelolaan potensi sektor unggulan di Kaltara, seperti perikanan, perkebunan, kehutanan, hingga pertambangan. Padahal, jika dikelola dengan baik, sektor-sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar.
Salah satu langkah strategis yang didorong adalah membuka jalur ekspor-impor langsung dari Tarakan. Kebijakan ini dinilai mampu menekan biaya logistik sekaligus meningkatkan daya saing komoditas lokal di pasar global.
“Dengan ekspor-impor langsung, pengusaha bisa meningkatkan nilai tambah produksi, industri berkembang, dan komoditas lokal bisa naik kelas. Dampaknya juga ke penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” jelasnya.
Margiyono menegaskan, kunci utama ada pada keberanian pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan strategis. Menurutnya, Tarakan memiliki peluang besar menjadi pintu perdagangan internasional baru di wilayah utara Indonesia.
“Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal keberanian mengambil kebijakan. Tarakan punya posisi strategis dalam jalur perdagangan laut kepulauan,” katanya.
Dari sisi kesiapan, dia menilai infrastruktur di Tarakan sudah cukup memadai. Pelabuhan Malundung dinilai mampu mendukung aktivitas ekspor-impor, sementara Bandara Juwata juga telah memiliki kapasitas untuk melayani penerbangan internasional.
“Tidak ada alasan Tarakan tidak bisa ekspor-impor langsung. Infrastruktur dan kelembagaan seperti bea cukai dan perbankan sudah tersedia. Tinggal political will saja,” tegasnya.
Dia juga mengungkapkan bahwa wacana ini bukan hal baru. Kajian akademis terkait pembukaan jalur ekspor-impor telah dilakukan sejak sekitar tahun 2010, bahkan sempat ada kebijakan impor terbatas melalui Tarakan.
“Artinya ini tinggal dilanjutkan dan dikembangkan. Apalagi sekarang kondisi jauh lebih siap dibanding sebelumnya,” ujarnya.
Dengan dukungan kelembagaan, peningkatan fasilitas, serta geliat ekonomi yang terus berkembang, dia menilai momentum saat ini tepat untuk mendorong Tarakan sebagai simpul perdagangan internasional. “Sudah waktunya Tarakan menjadi pelabuhan ekspor-impor yang aktif,” pungkasnya. (apc/and)
Reporter: Ade Prasetia
Editor: Andhika
