TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, menegaskan penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial. Menurut Ingkong, bantuan sosial memang penting untuk melindungi masyarakat yang rentan. Namun, program pemerintah harus diarahkan lebih jauh untuk membuka kesempatan kerja dan peluang usaha, agar keluarga miskin dapat meningkatkan kemandiriannya.
“Bantuan sosial penting untuk melindungi masyarakat yang rentan, tetapi tujuan akhirnya adalah kemandirian. Karena itu, setiap program harus dipikirkan agar bisa membuka peluang kerja dan usaha,” tegasnya.
Dia menambahkan, penanganan kemiskinan harus menghasilkan langkah yang konkret dan terukur. Ia menilai, setiap perangkat daerah perlu memiliki peran yang jelas dalam program penanggulangan kemiskinan. Program yang disusun juga harus memiliki sasaran, lokasi, pembagian tugas hingga sumber pendanaan.
Menurutnya, pendekatan itu diperlukan agar program pemerintah tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi mampu memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah juga diminta memberi perhatian kepada kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak-anak. Termasuk masyarakat yang berada di wilayah perbatasan, pedalaman dan pesisir yang menghadapi tantangan akses lebih besar.
Ingkong juga menekankan pentingnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kaltara dengan pemerintah kabupaten/kota. Sebab, sebagian besar pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, berada pada tingkat kabupaten dan kota di Kaltara.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat membuat program penanggulangan kemiskinan lebih terarah, dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Arahan itu, kata Ingkong, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang menekankan optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2020 memberikan tugas kepada TKPKD untuk mengoordinasikan, menyinkronkan, memantau dan mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan di daerah.
Ingkong berharap hasil koordinasi itu dapat segera ditindaklanjuti. Rumusan yang dihasilkan juga akan menjadi bagian dalam penyempurnaan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah untuk tahun 2027.
“Di balik setiap angka kemiskinan ada keluarga, anak-anak yang ingin bersekolah dengan layak, orang tua yang ingin hidup sehat, dan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Itulah yang harus kita perjuangkan bersama,” tutupnya. (*)
Pewarta: Martinus
Editor: Yusva Alam
