TARAKAN – Sejumlah sopir armada timbunan dalam proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Tarakan, diduga belum menerima pembayaran. Hal tersebut terkuak saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Tarakan bersama perusahaan, serta Dinas terkait di ruang paripurna, Selasa (1/8/2026).
Persoalan tersebut kini akan diklarifikasi melalui pertemuan antara pihak perusahaan, vendor, dan perwakilan sopir.
Staf Administrasi Teknis Lapangan PT Lestari Karya Bersaudara, Putri Damayanti, mengatakan pihaknya mengetahui adanya keluhan dari para sopir terkait pembayaran. Namun, perusahaan belum menerima laporan resmi mengenai dugaan pembayaran yang belum diterima tersebut.
“Persoalannya dipicu miskomunikasi terkait keluhan para pekerja, khususnya sopir armada timbunan, mengenai pembayaran,” kata Putri, Selasa (1/9/2026).
Putri menjelaskan, PT Lestari Karya Bersaudara tidak memiliki kontrak langsung dengan para sopir. Para sopir bekerja melalui vendor yang memiliki hubungan kontraktual dengan perusahaan.
“Untuk sopir, kami tidak berkontrak langsung. Kontraknya dengan vendor-vendor terkait,” ujarnya.
Menurut Putri, para sopir yang mengeluhkan persoalan pembayaran juga masih aktif bekerja di lapangan. Karena itu, pihak perusahaan akan mempertemukan vendor dengan perwakilan sopir untuk mencocokkan data dan mengetahui persoalan sebenarnya.
“Nanti kami akan menggelar pertemuan dengan vendor dan perwakilan sopir, untuk menyamakan data serta mencari akar permasalahannya,” jelasnya.
Dia mengatakan pembayaran kepada vendor dilakukan berdasarkan progres pekerjaan atau by progress. Perusahaan perlu melakukan pengecekan terhadap tagihan yang diajukan vendor, dengan progres fisik pekerjaan di lapangan.
“Kami perlu melakukan cross-check antara tagihan yang diajukan vendor dengan kesesuaian progres fisik aktual,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Tarakan Simon Patino meminta persoalan pembayaran maupun kendala teknis yang terjadi di lapangan segera diselesaikan. Menurutnya, persoalan internal antara kontraktor, subkontraktor, vendor, maupun pekerja jangan sampai menghambat pembangunan.
“Kami berharap kontraktor maupun subkontraktor juga tidak mengalami persoalan pembayaran ataupun kendala teknis di lapangan yang dapat menghambat pembangunan,” kata Simon.
Simon meminta persoalan tersebut segera ditangani. DPRD Tarakan juga berencana melakukan kunjungan lapangan untuk melihat langsung kondisi pembangunan Sekolah Rakyat.
“Kalau memang ada persoalan teknis di lapangan, kami minta dalam waktu satu minggu ini bisa segera diselesaikan,” ujarnya.
Di sisi lain, progres pembangunan Sekolah Rakyat Tarakan saat ini baru mencapai sekitar 66 persen. Penyelesaian proyek yang sebelumnya ditargetkan pada Agustus 2026 harus bergeser hingga November karena sejumlah kendala teknis di lapangan.
Salah satu pekerjaan yang menjadi perhatian adalah penimbunan. Simon menyebut pekerjaan tersebut tidak bisa dipaksakan untuk dipercepat, karena dikhawatirkan memengaruhi kualitas hasil pembangunan.
“Penundaan ini tidak bisa dihindari karena berkaitan dengan kondisi fisik pembangunan sekolah. Kalau dipaksakan dipercepat, kami khawatir justru memengaruhi kualitas hasil penimbunan,” katanya.
Dengan adanya perpanjangan waktu tersebut, Simon berharap pembangunan dapat benar-benar rampung pada November 2026, sehingga gedung Sekolah Rakyat bisa segera digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar.
Pewarta: Ade Prasetia
Editor: Yusva Alam
