TANJUNG SELOR – Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Utara (Kaltara), Albertus Stefanus Marianus Baya, meminta proses operasional gedung baru layanan hemodialisis (HD) di RSUD dr Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor dipercepat agar dapat segera melayani pasien penyakit ginjal di Kabupaten Bulungan.
Menurut Albertus, kendala yang dihadapi saat ini bukan lagi pembangunan gedung, melainkan penyelesaian sejumlah aspek teknis, salah satunya sistem Reverse Osmosis (RO) yang menjadi bagian penting dalam operasional layanan cuci darah.
“Kalau tidak salah berkaitan dengan distribusi limbah air pembuangannya. Saya kurang begitu memahami teknis RO itu. Yang jelas, itu salah satu yang masih diproses,” ujarnya.
Ia menjelaskan, gedung layanan HD telah diserahterimakan dari Dinas Pekerjaan Umum kepada pihak RSUD pada Juni lalu setelah melalui pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selanjutnya, rumah sakit masih menunggu proses pemeriksaan teknis oleh tim dari RS Karang Menjangan Jakarta, sebelum layanan dapat berlanjut ke tahapan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Setelah itu nanti masuk proses di BPJS. Nah di sinilah kami berharap BPJS bisa membantu mempercepat prosesnya agar masyarakat Bulungan segera mendapatkan layanan HD di Bulungan” katanya.
Albertus menilai percepatan operasional gedung baru sangat penting mengingat jumlah penderita penyakit ginjal yang membutuhkan cuci darah terus meningkat.
“Kita berharap bangunan baru ini segera bisa beroperasi. Dari sisi political will saya melihat Bupati dan Pak Sekda sudah memberikan dukungan. Tinggal penyelesaian masalah teknis, termasuk proses bersama BPJS,” ujarnya.
Ia pun mengimbau BPJS Kesehatan agar memberikan dukungan sehingga proses administrasi dapat segera diselesaikan.
“Saya mengimbau teman-teman BPJS agar membantu masyarakat Kabupaten Bulungan dengan mempercepat proses yang diperlukan. Kebutuhan masyarakat sangat mendesak,” katanya.
Albertus mengingatkan, pasien HD idealnya menjalani terapi dua kali dalam sepekan. Namun, kondisi tersebut belum bisa dipenuhi seluruh pasien akibat keterbatasan layanan.
Ia mencontohkan seorang pasien asal Kecamatan Peso yang hanya mampu menjalani cuci darah dua minggu sekali karena harus menempuh perjalanan ke Tarakan dan terkendala pekerjaan.
“Padahal seharusnya HD dilakukan dua kali seminggu. Karena jarak yang jauh dan sulit mendapatkan izin kerja, akhirnya hanya bisa datang satu kali dalam dua minggu,” kisahnya.
Selain itu, masih banyak pasien dari wilayah Pimping, Sekatak hingga Tanah Kuning yang harus mengeluarkan biaya transportasi besar untuk menjalani cuci darah di Tarakan. Menurut Albertus, apabila gedung baru layanan HD segera beroperasi secara penuh, masyarakat Bulungan akan lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke luar daerah.(*)
Pewarta: Martinus
