TARAKAN – Keberadaan angkutan umum massal di Kota Tarakan dinilai semakin memudar. Sulitnya menemukan angkutan kota (angkot), membuat masyarakat kini lebih bergantung pada kendaraan pribadi maupun transportasi berbasis aplikasi.
Fenomena tersebut menjadi perhatian akademisi ekonomi Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr. Margiyono, S.E., M.Si. Menurutnya, kian hilangnya angkutan umum massal bukan sekadar perubahan pola transportasi, tetapi juga mencerminkan perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
“Semakin banyak masyarakat yang mampu membeli kendaraan pribadi, baik motor maupun mobil. Tetapi dampaknya, ruang publik yang dibangun pemerintah justru semakin banyak digunakan untuk kepentingan individu,” ujarnya, Senin (6/7/2026).
Dia menjelaskan, meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi menyebabkan banyak ruas jalan beralih fungsi menjadi area parkir. Kondisi tersebut dinilai mengurangi efektivitas pelebaran jalan yang selama ini dibiayai pemerintah, karena tidak lagi memberikan manfaat maksimal bagi kelancaran lalu lintas maupun aktivitas ekonomi.
Menurut Margiyono, penggunaan badan jalan sebagai lokasi parkir juga mengganggu aksesibilitas antarkawasan, serta memperlambat mobilitas barang dan orang.
“Belanja publik untuk membangun jalan akhirnya tidak optimal, karena sebagian ruang jalan justru dipakai sebagai tempat parkir kendaraan pribadi,” katanya.
Selain itu, ia menilai pemerintah juga berpotensi kehilangan pendapatan dari sektor parkir. Karena itu, pemerintah daerah didorong menerapkan regulasi parkir yang lebih tegas, termasuk terhadap pemilik kendaraan yang tidak memiliki garasi agar penggunaan ruang publik dapat lebih tertib.
Ketiadaan angkutan umum massal juga dinilai semakin terasa di lingkungan kampus UBT. Dengan jumlah mahasiswa sekitar 14 ribu orang, sebagian besar menggunakan sepeda motor untuk beraktivitas setiap hari.
Menurutnya, tingginya penggunaan kendaraan pribadi berdampak pada meningkatnya konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM), kepadatan lalu lintas, hingga risiko kecelakaan.
“Kalau ada bus yang mengangkut mahasiswa dari titik-titik tertentu menuju kampus sesuai jadwal kuliah, tentu penggunaan BBM lebih efisien, biaya mahasiswa lebih ringan, dan risiko kecelakaan juga bisa ditekan,” jelasnya.
Margiyono menambahkan, pengembangan UBT yang terus membuka program studi baru akan meningkatkan jumlah mahasiswa, sehingga kebutuhan terhadap transportasi umum juga akan semakin besar.
Dia berpandangan pemerintah daerah perlu mulai memikirkan kembali penyediaan angkutan umum massal, sebagai bagian dari pelayanan publik sekaligus instrumen untuk meningkatkan efisiensi ekonomi masyarakat.
“Angkutan umum massal akan mendorong efisiensi biaya masyarakat, mengurangi penggunaan BBM, menekan potensi kecelakaan, memperlancar aktivitas ekonomi, sekaligus memperkuat fiskal daerah melalui pengelolaan transportasi yang baik,” pungkasnya.
Penulis: Ade Prasetia
Editor: Yusva Alam
