TARAKAN – Kementerian Sosial (Kemensos) RI memastikan seluruh biaya program Sekolah Rakyat (SR) di Kota Tarakan bersumber penuh dari APBN. Penegasan ini menepis isu soal adanya dana APBD yang ikut digunakan di tahap awal pelaksanaan program.
Perwakilan Kemensos, Agung Hendrawan dari Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbang), menegaskan program tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. “Program Sekolah Rakyat ini rintisan nasional yang pembiayaannya dari APBN. Kalau pun ada penggunaan APBD di awal, kami paham itu mungkin untuk kebutuhan darurat atau minor,” kata Agung, Rabu (22/10/2025).
Agung menjelaskan, jika benar ada keterlibatan APBD, sifatnya hanya sementara sebelum dana pusat tersalurkan seluruhnya.
Kemensos, kata dia, juga sudah membentuk satuan tugas (Satgas) yang akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR sebagai pihak yang menangani pembangunan fisik.
“Untuk fisik bangunan memang tugas Kementerian PUPR. Kami fokus memastikan fasilitas strategis berjalan baik. Satgas akan bekerja sama dengan PUPR untuk menata bangunan eksisting dan mempersiapkan fasilitas baru tahun depan,” ujarnya.
Selain urusan pembangunan, Kemensos juga menangani pemenuhan kebutuhan siswa, mulai dari seragam, perlengkapan pribadi, hingga kebutuhan di asrama.
Agung menambahkan, pelaksanaan Sekolah Rakyat di Tarakan saat ini masih berada pada tahap 1C atau tahap rintisan nasional.
Penulis: Ade Prasetia
Editor: Yusva Alam
