TARAKAN – Proyek besar Jembatan Bulungan-Tarakan (Bulan) yang menghubungkan akses jalan darat antara Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan kembali menjadi sorotan.
Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Utara, Jufri Budiman, menilai proyek ini terlalu lama tertunda tanpa kejelasan arah pembangunan. Ia menyebut sejumlah kendala masih menjadi penyebab utama proyek ini belum berjalan hingga saat ini.
“Jembatan Bulan ini bukan hanya kepentingan Kalimantan Utara, tapi juga Kalimantan secara keseluruhan. Ini menyangkut konektivitas, logistik, hingga percepatan ekonomi. Kami siap mengawal sampai ke pusat, agar ini tidak hanya jadi wacana,” ujar Jufri, Jumat (25/7/2025).
Salah satu kendala yang dia soroti adalah keterbatasan anggaran di tingkat daerah. Jufri menegaskan, selama ini belum ada dukungan nyata dari pemerintah pusat untuk mendorong percepatan pembangunan jembatan tersebut.
“Kalau hanya mengandalkan APBD Kaltara, sangat berat. Anggaran kita kecil, banyak pemangkasan. Karena itu, kita harus berani dorong ini ke Bappenas dan bahkan ke Presiden RI,” jelasnya.
Selain soal pendanaan, Jufri juga mengungkapkan, bahwa desain atau master plan yang pernah disusun saat masa Gubernur Irianto Lambrie kemungkinan sudah tidak relevan. Dia mengatakan perlu dilakukan penyesuaian karena perubahan kondisi di lapangan.
“Desain awal mungkin melewati tambak yang dulu tidak produktif, tapi sekarang mungkin sudah jadi lahan aktif. Harus ada revisi. Kita tidak ingin pembangunan ini justru menimbulkan konflik. Harus ada komunikasi dan kompromi,” jelasnya.
Jufri menyebut, hingga kini belum ada pembebasan lahan di beberapa titik yang akan dilewati jembatan, meskipun sebagian jalur seperti di wilayah Tarakan Barat menuju Pulau Sadau sempat dibuka.
“Kalau kita tidak mulai dari sekarang, Tarakan akan semakin terisolasi. Ini saatnya pemerintah provinsi bersama DPRD mendorong proyek ini ke Bappenas, bahkan langsung ke Presiden Pak Prabowo,” ucapnya.
Terkait kekhawatiran masyarakat terhadap dampak pembangunan terhadap transportasi laut dan aktivitas nelayan rumput laut, Jufri menilai hal itu tidak menjadi penghambat serius.
“Jalur jembatan berbeda dengan jalur nelayan rumput laut, yang kebanyakan berada di sisi laut lepas Pantai Amal. Untuk speedboat pun tetap akan digunakan karena masih dibutuhkan akses cepat. Jadi tidak akan terganggu secara signifikan,” terangnya.
Menurutnya, jika pemerintah daerah dan DPRD tidak aktif mendorong dan mengawal proyek ini, Jembatan Bulan hanya akan terus jadi rencana tanpa realisasi.
“Kalau kita diam, tidak akan jalan. Tapi kalau kita bersatu, yakin bisa. Kalau Presiden turun tangan, saya percaya Jembatan Bulan ini bisa segera dibangun. Komisi III siap kawal sampai ke pusat demi masa depan Kalimantan Utara,” tutupnya.
Penulis: Ade Prasetia
Editor: Yusva Alam
