TANJUNG SELOR – Persoalan infrastruktur jalan di Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menjadi sorotan. Masyarakat terus menyuarakan keluhan, terutama melalui media sosial, terkait kondisi jalan yang rusak parah, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah terpencil.
Salah satu titik yang ramai dikeluhkan adalah ruas Jalan Perbatasan menuju Kerayan di Kabupaten Nunukan, serta akses dari Kabupaten Malinau menuju Nunukan. Kondisi ini menggambarkan masih minimnya penanganan serius terhadap infrastruktur dasar di Kaltara.
Pemerintah Provinsi Kaltara, melalui kepala dan wakil kepala daerah, telah beberapa kali melakukan kunjungan kerja ke wilayah terisolir tersebut. Berdasarkan hasil tinjauan, kerusakan ditemukan pada ruas-ruas jalan berstatus nasional, provinsi, dan kabupaten.
Penanganan persoalan ini pun memerlukan sinergi lintas pemerintahan, termasuk keterlibatan pemerintah pusat.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kaltara, Mohammad Nafis, menekankan bahwa permasalahan jalan rusak tidak hanya terjadi di perbatasan, melainkan juga di berbagai wilayah lain seperti Bulungan.
“Berbicara infrastruktur jalan, pemerintah harusnya tidak hanya melihat yang di perbatasan. Di sejumlah wilayah lain juga mengalami persoalan yang sama, seperti di Kabupaten Bulungan. Jalan poros Tanah Kuning dan Mangkupadi sampai dengan hari ini belum terlihat adanya tanda perbaikan secara menyeluruh, demikian juga dengan jalan menuju Kecamatan Peso,” ujarnya kepada media ini.
Ia juga menyoroti kondisi jalan dari Tanjung Selor menuju Tanah Kuning yang dinilai sudah rusak parah.
“Khususnya di Tanjung Selor menuju Tanah Kuning juga rusak parah. Tahun lalu dijanjikan tahun ini akan ada perbaikan. Isunya yang saya tahu dari arah KM 9 hingga Tanah Kuning. Tahun ini, kemungkinan belum terealisasi. Kita tahu juga adanya efisiensi oleh pemerintah pusat, jadi hampir semua rencana pembangunan infrastruktur jalan terhambat semua,” ungkap Nafis.
Ia menambahkan, keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala dalam perbaikan jalan secara menyeluruh. Namun DPRD tetap berkomitmen mendorong langkah-langkah konkret.
“DPRD Kaltara akan terus mendorong, terlepas apakah sumber penganggaran dari APBN atau seperti apa, karena jika dilihat dari postur APBD kemungkinan belum bisa mencukupi untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh. Tapi paling tidak dapat memperbaiki yang rusak parah dan menjadi momok masalah besar bagi warga Kaltara,” tegasnya.
Menurutnya, Komisi III DPRD Kaltara telah merencanakan kunjungan lapangan untuk menginventarisasi persoalan infrastruktur jalan yang perlu penanganan mendesak. Usulan itu diharapkan bisa masuk dalam skala prioritas pemerintah pada APBD 2026.
“Kami dari Komisi III akan terus berjuang untuk mendorong adanya upaya perbaikan terhadap akses infrastruktur dasar bagi masyarakat,” tuturnya.
Ia juga berharap beberapa ruas jalan bisa segera diakomodasi dalam anggaran perubahan mendatang. “Kita upaya usulkan kalau bisa dalam anggaran perubahan nanti itu bisa terakomodir,” pungkasnya.(*)
Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam
