TARAKAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan melalui Dinas Sosial terus melakukan pembaruan data penerima bantuan sosial (bansos) untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Saat ini, sekitar 1.800 data penerima bansos tengah menjalani proses verifikasi dan validasi ulang di lapangan.
Kepala Dinas Sosial Tarakan, Arbain mengatakan, data penerima yang dinonaktifkan sementara bukan berarti langsung dihapus dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari proses pemutakhiran data yang rutin dilakukan pemerintah. “Sekitar 1.800 data itu masih diverifikasi ulang. Jadi sifatnya sementara sambil dicek kembali kondisi penerimanya di lapangan. Kalau memang masih memenuhi syarat, tentu bisa dimasukkan lagi,” ujarnya, Minggu (10/5/2026).
Menurut Arbain, perubahan data penerima bansos dapat terjadi karena berbagai faktor, mulai dari penerima meninggal dunia, pindah domisili, hingga kondisi ekonomi yang dinilai sudah membaik. Selain melakukan verifikasi, Dinas Sosial juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi penyaluran bansos melalui mekanisme usulan dan sanggahan.
Warga dapat melaporkan penerima yang dianggap tidak layak ataupun mengusulkan warga lain yang memenuhi syarat namun belum masuk dalam data penerima. “Kalau ada yang dinilai sudah mampu, masyarakat bisa mengusulkan agar tidak menerima lagi. Sebaliknya, warga yang layak tetapi belum masuk data juga bisa diusulkan. Data bansos ini memang terus diperbarui,” jelasnya.
Dia menyebut jumlah penerima bansos di Tarakan bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), jumlah penerima saat ini berkisar antara 4.000 hingga 5.000 keluarga penerima manfaat. “Data itu tidak tetap. Dalam beberapa bulan bisa berubah karena ada verifikasi ulang, ada usulan baru, dan ada juga penerima yang keluar,” katanya.
Berdasarkan data Dinas Sosial hingga akhir 2025, wilayah pesisir dan kawasan padat penduduk masih mendominasi jumlah keluarga pada Desil 1 dan Desil 2 atau kelompok masyarakat paling rentan dalam DTKS.
Di Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi yakni 579 KK (1.516 jiwa) pada Desil 1 dan 892 KK (3.174 jiwa) pada Desil 2. Disusul Karang Anyar sebanyak 563 KK (1.401 jiwa) dan 821 KK (2.692 jiwa), serta Karang Harapan 223 KK (608 jiwa) dan 474 KK (1.742 jiwa). Sementara di Tarakan Tengah, Selumit Pantai mencatat 495 KK (1.128 jiwa) pada Desil 1 dan 777 KK (2.748 jiwa) pada Desil 2. Sebengkok berada di urutan berikutnya dengan 399 KK (1.027 jiwa) dan 652 KK (2.219 jiwa), serta Kampung I Skip sebanyak 269 KK (701 jiwa) dan 399 KK (1.331 jiwa).
Untuk wilayah Tarakan Timur, Pantai Amal mencatat 342 KK (973 jiwa) pada Desil 1 dan 619 KK (2.149 jiwa) pada Desil 2. Sedangkan Mamburungan tercatat 193 KK (524 jiwa) dan 448 KK (1.561 jiwa). Adapun di Tarakan Utara, Juata Laut menjadi wilayah dengan angka tertinggi yakni 437 KK (1.216 jiwa) pada Desil 1 dan 885 KK (3.190 jiwa) pada Desil 2.
Arbain menilai tingginya jumlah penerima bansos di kawasan pesisir dipengaruhi pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi ke Tarakan yang cukup tinggi setiap tahunnya. “Banyak pendatang datang mencari pekerjaan dan sebagian masuk kategori penerima bantuan. Mobilitas penduduk juga tinggi, termasuk perpindahan domisili dan pekerja yang kembali dari luar daerah,” ujarnya.
Dinas Sosial memastikan proses verifikasi dan validasi data penerima bansos akan terus dilakukan secara berkala agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. “Verifikasi dan validasi terus kami lakukan supaya bantuan sosial tepat sasaran,” tutup Arbain.
Pewarta : Ade Prasetia
