TANJUNG SELOR – Data pasti mengenai pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan (P3KE), di Kabupaten Bulungan tengah dilakukan verifikasi dan validasi (verval).
Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala saat dikonfirmasi mengatakan verfal dilakukan bertujuan untuk bisa mendapat data pasti mengenai jumlah data keluarga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bulungan jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 diperkirakan mencapai sekitar 12 ribu dari jumlah penduduk sekitar 150 ribu jiwa.
“Nanti selanjutnya soal data penduduk miskin tersebut akan dilakukan verifikasi dan validasi (verfal) guna mengetahui angka pastinya,” kata Ingkong Ala, beberapa waktu lalu.
Dia katakan, keberhasilan penurunan tingkat kemiskinan didukung oleh penajaman sasaran melalui pemanfaatan P3KE, konvergensi program serta perbaikan kualitas implementasi program.
Meskipun demikian, masih diperlukan kerja keras untuk mewujudkan target tingkat kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen pada tahun 2024, sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah pusat. Sehingga, pemerintah daerah melakukan berbagai cara dan strategi yang diperlukan.
Percepatan pengentasan kemiskinan yang terkoordinasi dan terpadu. Data P3KE tersebut menjadi dasar kebijakan yang diterapkan dan berharap dapat meningkatkan akurasi penyaluran bantuan dari pemerintah.
Upaya konkret yang harus kita lakukan yaitu dengan melaksanakan banyak intervensi, termasuk pengurangan beban pengeluaran kelompok miskin dan program pemberdayaan yang terpadu.
“Implementasi dari program ini antara lain berupa asuransi, BLT Dana Desa, kesehatan gratis hingga pelatihan kewirausahaan,” ucap Ingkong Ala.
Wakil Bupati Bulungan ini berharap semua unsur terkait dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini, sekaligus mengupayakan langkah lainnya dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan di Bulungan.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan dapat dioptimalkan untuk perbaikan akurasi sasaran kantong kemiskinan yang ada di daerah. Selain itu, diharapkan pula dapat memastikan penggunaan data P3KE ini dalam semua program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.
“Pengentasan angka kemiskinan di daerah perlu peran serta dari masyarakat,” kata Ingkong Ala.
Dia menambahkan, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya mengatasi kemiskinan dan berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi lokal perlu ditingkatkan. Dukungan dari masyarakat juga dapat dilihat dari upaya untuk lebih menghargai dan mendukung produk-produk lokal sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Penanggulangan kemiskinan merupakan tugas bersama dan harus dilakukan secara terpadu oleh semua pihak. Diperlukan banyak intervensi dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan di daerah.
Melalui pola peningkatan sektor ekonomi, diharapakan mampu meningkatkan pundi pendapatan masyarakat sehingga angka kemiskinan dapat berkurang. (tin/and)
Editor: Andhika
