spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

TPP bagi Pegawai Bakal Diterapkan Berbeda

TANJUNG SELOR – Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan bakal diterapkan berbeda.

Kebijakan itu diambil, bakal disesuaikan dengan wilayah kerja masing-masing. Hal itu dilakukan, mengingat indeks harga pada setiap wilayah di Kabupaten Bulungan bervariasi.

Bupati Bulungan, Syarwani menyatakan bahwa penyesuaian TPP sangat rasional. Mengingat, indeks harga di setiap wilayah kecamatan dan desa di Kabupaten Bulungan berbeda-beda.

Dia mencontohkan, indeks harga di Kecamatan Tanjung Selor tentu mengalami perbedaan dengan yang ada di Kecamatan Peso. Sementara, beban kerja ASN di Peso dengan di Tanjung Selor itu tergolong sama.

Karena itu, secara terbuka orang nomor satu di Bumi Tenguyun ini telah menyampaikan kepada para abdi negara terkait penyesuaian alokasi TPP. “Alokasi TPP itu tentunya berbeda,” ujar Syarwani, Rabu (15/5/2024).

Kemungkinan kebijakan ini akan mulai berlaku pada tahun 2025 mendatang. Sekarang ini pemeeintah masih membuat konsep untuk kebijakan penyesuaian alokasi TPP tersebut.

Dalam konsep tersebut, diperlukan penentuan besaran TPP yang disesuaikan dengan ketersediaan barang dan jasa serta beban kerja ASN di wilayah masing-masing. Selain itu, implementasi kebijakan ini harus diselaraskan dengan program pemerintah, agar kebijakan ini dapat memicu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:   ASN, TNI dan Polri Dituntut Netral dalam Pelaksanaan Pemilu

“Penyesuaian TPP menjadi sebuah keputusan strategis yang akan berdampak positif pada kinerja ASN dan mendorong semangat kerja,” tukasnya.

Syarwani berharap kebijakan ini dapat memengaruhi produktivitas ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara.

Dalam pemberian TPP juga dibutuhkan kebijakan yang transparan dan akuntabel untuk mencegah terjadinya praktik korupsi. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat mekanisme yang jelas dan transparan dalam penetapan dan distribusi TPP sehingga tercipta keadilan bagi seluruh ASN.

“Jadi, dibutuhkan pengawasan yang ketat dari pihak berwenang,” bebernya.

Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa TPP tidak disalahgunakan dan benar-benar digunakan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara dan pelayanan publik yang lebih baik.

Penyesuaian alokasi TPP menjadi pilihan tepat bagi pemerintah, guna meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara dan mendorong semangat kerja.

“Diharapkan dengan begitu akan mendorong kemudahan dan kemajuan bagi daerah,” pungkasnya. (tin/and)

Editor: Andhika

16.4k Pengikut
Mengikuti

BERITA POPULER