TANJUNG REDEB – Beberapa waktu lalu Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur (Kaltim) melaporkan inflasi tertinggi pada April terjadi di Kabupaten Berau, yakni sekisar 3,62 persen.
Menanggapi persoalan itu, Anggota Komisi II DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto mengungkapkan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus segera menindaklanjuti persoalan inflasi tersebut.
“Memang masalah harga, terutama terkait bahan pokok itu fluktuatif. Terkadang murah dan juga mahal. Pemerintah melalui OPD terkait harus mendata apa saja kebutuhan utama masyarakat yang mengalami kenaikan harga,” katanya.
Dirinya menilai, beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan harga rerata berasal dari luar Berau. Seperti beras yang didatangkan dari Sulawesi.
“Karena stok atau hasil produksi beras lokal kita belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Berau, maka dari itu kita butuh pasokan dari luar daerah,” terangnya.
Menurut Politikus Nasional Demokrat (NasDem) ini, kenaikan harga bisa saja dipicu karena tingginya ongkos pengiriman. “Sehingga harga jual juga bakal naik, kalau bisa pemerintah daerah melakukan survei terkait persoalan tersebut,” imbuhnya.
Kendati demikian, Dedy Okto mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau turun ke lapangan dengan OPD terkait guna mengetahui persoalan mengenai sistem pengiriman.
“Harga atau ongkos pengiriman juga dipengaruhi oleh jarak tempuh karena terbebani harga BBM. Tetapi kita harapkan pemerintah bisa menekan inflasi agar tidak melonjak tinggi,” tutupnya. (adv/and)
