TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara, Drs. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum beserta Wakil Gubernur, Dr. Yansen, TP., M.Si, menghadiri Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun 2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara pada Senin (27/3/2023).
Agenda rapat terkait Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kaltara untuk Tahun Anggaran (TA) 2022 digelar di Tanjung Selor.
Seperti yang diketahui, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah merupakan kewajiban Konstitusional sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 69, dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah (Permen) No. 13/2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, menyampaikan perkembangan pembangunan secara makro di Kaltara sepanjang tahun 2022.
Berdasarkan data indikator Kinerja Makro Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan sebesar 0,64 poin atau 0,90 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021, dari 71,19 persen menjadi 71,83 persen.
Angka kemiskinan juga turun menjadi 6,77 persen pada tahun 2022, menurun 0,59 poin atau 8,02 persen. Sementara itu, angka pengangguran sebesar 4,33 persen, turun 5,46 persen.
Hal tersebut sejalan dengan Pertumbuhan Ekonomi di Kaltara, yaitu sebesar 5,34 persen pada tahun 2022, meningkat 1,36 poin atau 34,17 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang tumbuh 3,98 persen.
Pendapatan Perkapita di Kaltara pada tahun 2022 sebesar 190,61 persen, meningkat 35,53 poin atau naik 22,91 persen. Sedangkan, ketimpangan pendapatan pada tahun 2022 sebesar 0,272 persen, turun 0,02 poin atau 6,35 persen dibandingkan tahun 2021.
Lebih lanjut, Gubernur Zainal menjelaskan bahwa terdapat beberapa kebijakan strategis yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur Kaltara. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain adalah penyelenggaraan pendidikan, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antara pusat dan daerah, peningkatan keamanan dan kenyamanan, optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis Android, penyediaan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi, serta program unggulan dan strategis lainnya dari Pemerintah Kaltara.
Selain itu, Pemprov Kaltara juga telah menerima alokasi dana tugas pembantuan Pusat senilai Rp 24.875.254.000 (24 miliar 875 juta 254 ribu rupiah), yang telah terealisasi sebesar Rp 23.675.510.903 (23 miliar 675 juta 510 ribu 903 rupiah) atau 95,18 persen.
Pemprov Kaltara juga telah mendapatkan berbagai penghargaan, seperti Juara 1 SPM Award 2023 Kategori Provinsi Berkinerja Baik atas Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun Anggaran 2022, PPKM AWARD 2023 atas Kategori Laboratorium dengan Performa Pemeriksaan Covid-19 Terbaik di Provinsi Kalimantan, dan Raihan APBD AWARD 2023 Atas Capaian Realisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Tanah Air Pada Kategori Provinsi Dengan Realisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tertinggi APBD Tahun 2022.
Terakhir, Gubernur mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Kaltara atas kerjasama mereka, terutama dalam mewujudkan kemandirian, keamanan, dan kedamaian untuk memajukan Kaltara yang berubah, maju, dan sejahtera. (dkisp/mk)
