RDP di Kantor DPRD Kaltara, AKAMU Tegaskan Tolak Transmigrasi Baru di Kaltara

TANJUNG SELOR – Aliansi Masyarakat Adat Asli Kalimantan Utara (AKAMU) Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) tolak program transmigrasi, Senin, (25/8/2025) Kemarin.

RDP yang berlangsung di kantor DPRD merupakan keberlanjutan dari Aksi tolak transmigrasi yang sempat disampaikan AKAMU depan kantor Gubernur Kaltara pada 4 Agustus lalu.

Sekretaris Aliansi Masyarakat Adat Asli Kalimantan Utara, Yezkiel saat dikonfirmasi menyampaikan kembalinya dilakukan pernyataan sikap tolak transmigrasi karena adanya pendaftaran transmigrasi lokal yang masih beredar luas.

“Saat selesai aksi demo itu, Kita lihat Dinas Trnasmigrasi Kabupaten membuka pendaftaran, kemudian masyarakat ramai mendaftar kurang lebih 1.300 masyarakat mendaftar. Maksudnya itu apa?” Kata Yezkiel, Selasa (26/8/2025).

Adapun Poin tuntutan yang disampaikan kepada DPRD Provinsi yakni :

1. Memastikan atau menjamin terwujudnya pemerataan pembangunan dan terciptanya keadilan sosial bagi masyarakat adat asli kaltara, maka kami menolak program transmigrasi di Kaltara, khususnya di Kabupaten Bulungan sampai kapan pun.
2. Bahwa kami mendesak agar pemerintah Kabupaten Bulungan menghentikan program transmigrasi, dikarenakan dalam program ini kami menilai tidak adanya keterpilihan dan ketertiban masyarakat adat/asli.
3. Bahwa kami mendesak agar DPRD Provinsi Kaltara segera membentuk PANSUS TRANSMIGRASI untuk mempelajari segala dampak negatif ataupun dampak positifnya bagi masyarakat adat asli kaltara.
4. Bahwa kami menuntut agar alokasi anggaran daerah yang diperuntukan program transmigrasi dialihkan ke program penguatan, perberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat adat asli yang belum memiliki rumah, lahan pertanian dan prasarana/infrastruktur di Desa-desa masyarakat adat asli.

Yezkiel berharap dalam RDP ini, Pemerintah lebih fokus memperhatikan program pembangunan infrakstruktur, anggaran transmigrasi kiranya dialihkan untuk pembangunan dan berhenti melakukan program transmigrasi.

“Harapan kami ya, Fokus Di pembangunan infrastruktur saja jangan  transmigrasi. Di Bulungan ini kan masih banyak yang satu rumah itu ada 3 KK, Jadi lebih baik fokus bangun rumah untuk mereka, serta perluas percetakan sawah,” tandasnya. (tin/and)

Reporter: Martinus
Editor: Andhika