TANJUNG SELOR – Dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor).
Juga digelar Diskusi terkait Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Strategis Provinsi Kaltara tahun 2025, hari ini.
Rapat ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, yang mewakili Gubernur. Beliau didampingi oleh Penjabat Sekretaris Provinsi Kaltara, Bustan. Kegiatan dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting.
Turut hadir dalam rapat tersebut Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, serta kepala-kepala OPD terkait di lingkungan Pemprov Kaltara.
Dari pihak KPK, hadir Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV, Tri Budi Rochmanto, dan Basuki Haryono dari Direktorat yang sama.
Wagub Kaltara, Ingkong Ala menyampaikan, rakor ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Lebih khusus dalam pengelolaan keuangan daerah dan proses pengadaan barang dan jasa yang berisiko tinggi terhadap praktik korupsi,” kata Ingkong Ala.
Lewat rakor ini, dia mengajak dapat dipahami secara beraama oleh masing-masing OPD yang ada, sehingga tata kelola pemerintahan dapat berjalan bersih dan transparan.(*)
Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam
