TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha, untuk merealisasikan rencana pembangunan jaringan kereta api di Kaltara.
Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang menilai proyek ini membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, pengembang, dan perusahaan sebagai calon pengguna jasa.
Hal itu disampaikannya saat membuka rapat tindak lanjut Focus Group Discussion (FGD) bersama PT. Indonesia Transit Synergy (INTRA) di Ruang Pertemuan Hotel Bidakara, Jakarta, baru-baru ini.
Diterangkan Zainal bahwa meningkatnya aktivitas investasi di Kaltara harus diikuti dengan kesiapan infrastruktur pendukung. Hingga Triwulan II 2026, realisasi investasi di Kaltara telah mencapai sekitar Rp14,3 triliun, atau 46,78 persen dari target tahunan sebesar Rp30,55 triliun. Pencapaian itu dinilai menunjukkan semakin besarnya kepercayaan investor terhadap potensi ekonomi di Kaltara.
“Capaian ini bukan hanya angka. Ini menunjukkan Kaltara memiliki potensi ekonomi yang besar dan semakin dipercaya sebagai tujuan investasi,” ujar Zainal.
Dalam beberapa bulan terakhir, lanjutnya cukup banyak investor yang menunjukkan minat untuk berinvestasi di Kaltara. Kondisi ini perlu diikuti dengan penguatan konektivitas dan infrastruktur agar aktivitas ekonomi dapat berkembang lebih cepat.
Salah satu infrastruktur strategis yang dinilai penting berupa jaringan kereta api. Namun, Zainal menegaskan pembangunan proyek tersebut harus didukung kajian dan kerja sama yang matang.
Ia meminta PT. INTRA sebagai pihak inisiator membangun komunikasi secara intensif dan terbuka dengan para pelaku usaha yang nantinya berpotensi menjadi pengguna jasa maupun operator.
“Yang kita cari adalah kerja sama yang memberikan manfaat dan keuntungan secara adil bagi semua pihak,” katanya.
Zainal menegaskan, melalui konsep win-win solution harus menjadi dasar dalam pembahasan. Pemerintah membutuhkan infrastruktur, sementara dunia usaha membutuhkan kepastian efisiensi dan manfaat ekonomi dari pembangunan jalur kereta api.
Karena itu, kelayakan investasi menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Selain itu, pembahasan teknis juga perlu memastikan rencana pembangunan sesuai dengan tata ruang daerah dan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
“Kita ingin membangun infrastruktur yang menjawab kebutuhan ekonomi, tetapi tetap menjaga lingkungan untuk generasi berikutnya,” tegasnya.
Pemprov Kaltara, bersedia membantu memfasilitasi komunikasi antara PT. INTRA, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai kewenangan pemerintah daerah. Lewat komunikasi ini diharapkan akan ada skema kerja sama yang jelas sehingga rencana pembangunan jaringan kereta api dapat bergerak lebih cepat. (*)
Pewarta: Martinus
Editor: Yusva Alam
