TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan perhatian khusus terhadap isu premanisme yang belakangan menjadi sorotan publik.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kaltara, Bustan, menjelaskan bahwa pihaknya telah diundang oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas persoalan ini.
“Diundang Kemendagri zoom meeting terkait dengan masalah Kamtibmas,” ujarnya di Tarakan, Jumat (16/5/2025)
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan virtual tersebut, salah satu rencana yang akan dilakukan adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Premanisme. Namun, Bustan belum dapat menjelaskan secara rinci karena masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
“Saya sudah instruksikan kepada OPD terkait Kesbangpol untuk segera menindaklanjuti terkait permasalahan Kamtibmas,” tuturnya.
Berdasarkan hasil pemantauan sejauh ini, situasi di Kaltara masih dalam kondisi aman dan kondusif. Bustan juga mengimbau masyarakat agar tidak khawatir terhadap aksi premanisme, mengingat TNI dan Polri tengah melakukan penjagaan untuk memberikan rasa aman dan nyaman.
Dia juga menegaskan bahwa setiap organisasi masyarakat (ormas) yang dibentuk harus melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Ketika mendirikan ormas dan sebagainya harus terdaftar, harus ada izin dan sebagainya,” katanya.
Menanggapi penolakan terhadap salah satu ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIB Jaya, Bustan enggan memberikan komentar lebih jauh. Namun, mantan Pj Wali Kota Tarakan ini mengimbau agar masyarakat tetap menjaga kondusivitas saat menyampaikan penolakan.
“Menyampaikan aspirasi biasa dan boleh-boleh saja seluruh ormas yang ada tapi yah tetap menjaga keamanan,” tegasnya. (apc/and)
Reporter: Ade Prasetia
Editor: Andhika
