TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, tengah berjuang mengatasi kesulitan dalam pemerataan distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kekurangan tenaga kerja di sektor pendidikan dan kesehatan semakin parah, akibat minimnya peminat untuk ditempatkan di wilayah pedalaman.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bulungan, Nurdiana, menjelaskan bahwa faktor geografis yang terisolir menjadi salah satu penyebab utama rendahnya minat untuk mendaftar pada formasi seperti guru dan tenaga kesehatan di daerah-daerah terpencil.
Bahkan, banyak pelamar yang mundur setelah dinyatakan lolos seleksi, karena tidak siap bekerja di daerah yang sulit dijangkau.
Ia katakan, pada pengangkatan PPPK pertama, ada beberapa yang mundur setelah lulus karena tidak siap ditempatkan di wilayah terpencil.
Salah satu daerah yang hampir tidak pernah diminati oleh pelamar adalah Desa Long Bang di Kecamatan Peso Hilir. Desa ini dikenal dengan akses yang terbatas, minimnya jaringan telekomunikasi, dan jauhnya jarak dari pusat-pusat layanan dasar.
“Iya, ASN yang ditempatkan di sini harus berhadapan dengan keterbatasan infrastruktur, namun tetap dituntut untuk memberikan pelayanan publik dengan kualitas terbaik,” ucap Nurdiana beberapa waktu.
Kondisi ini seringkali membuat ASN merasa tidak nyaman, dan setelah beberapa waktu bertugas, banyak di antaranya mengajukan permohonan untuk dipindahkan.
Menurut Nurdiana, fenomena ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah, terutama karena kebutuhan pegawai di Kabupaten Bulungan mencapai sekitar 1.800 orang, dengan kekurangan paling banyak terjadi pada sektor pendidikan dan kesehatan.
“Dua sektor penting dalam layanan publik di daerah-daerah terpencil. Tentu ini menjadi tantangan bersama,” katanya.
Setiap kali ada rekrutmen CPNS dan PPPK, formasi untuk guru dan tenaga kesehatan selalu kekurangan pelamar. Jika ada yang mendaftar dan lolos seleksi, banyak di antaranya yang mengundurkan diri setelah mengetahui lokasi penempatannya.
Dirinya berharap agar pemerintah pusat dapat memberikan insentif atau kebijakan afirmatif untuk pegawai yang bersedia bertugas di wilayah terisolir. Kebijakan ini dianggap sangat penting untuk memastikan pemerataan dan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kabupaten Bulungan.(*)
Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam
