TANJUNG SELOR – Polda Kalimantan Utara (Kaltara) mendeteksi adanya wilayah rawan pemilu di Kaltara. Tercatat, Kabupaten Nunukan dan Malinau merupakan dua Kabupaten yang dianggap rawan menjelang perhelatan pesta demokrasi tahunan ini.
Direktur Intelkam Polda Kaltara, Kombes Pol Sigit Ari Widodo menuturkan,saat ini dinamika politik di Kaltara tergolong sangat dinamis. Bahkan terpantau adanya polarisasi yang dilakukan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan masing-masing kelompok maupun individu.
Dia katakan, dinamika politik saat ini terlihat jelas sehingga diperlukan peran serta dari masyarakat, untuk bersama sukseskan pesta demokrasi yang akan datang.
“Kita berharap eluruh stakeholder mampu berperan aktif dalam mewujudkan stabilitas dan kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas),” ujarnya.
Saat ini, kata dia jumlah personel Polda Kaltara masih terbatas. Secara keseluruhan, jumlah personel Polda Kaltara sebanyak 3.000 orang. Tetapi, tidak semua dikerahkan untuk melakukan pengamanan di tempat pemungutan suara (TPS) nantinya.
Perkuatan dua per tiga, dari jumlah keseluruhan personel akan ditempatkan di seluruh TPS. Kemudian, untuk pengamanan pelaksanaan kampanye dan lainnya. Pasalnya penempatan personel kepolisian bakal dipetakan pada beberapa wilayah tertentu.
Soal kerawanan pemilu di Kaltara, kata dia berdasarkan indeks kerawanan pemilu (IKP) Wilayah pelosok di Malinau dinilai sangat rawan pelanggaran pemilu. Hal itu dikarenakan, secara geografis sangat jauh. Sehingga, dalam proses pendistribusian logistik dinilai sangat rawan dan perlu pengamanan yang lebih.
Pengamanan di wilayah pelosok ini nantinya sifatnya bakal diprioritaskan. Tidak hanya itu, wilayah perbatasan Nunukan juga memiliki tingkat kerawanan tinggi. Namun, karakteristiknya bervariasi. “Semua harus kita perhitungkan agar pengamanan bisa tepat sasaran,” tukasnya.
Sehingga, penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan lancar, tertib dan damai. Oleh karena itu, seluruh komponen masyarakat diminta untuk tidak mudah termakan berita hoax melalui media sosial (medsos) atau saluran informasi lainnya.
Informasi yang tidak benar, ditelan secara mentah-mentah bakal menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat. Akhir-akhir ini, lanjut dia banyak persoalan yang dijadikan ajang untuk mengadu domba. “Mudah-mudahan berita hoax untuk menebar ujaran kebencian di medsos tidak terjadi di lagi di Kaltara,” pungkasnya. (tin/and)
Reporter: Martinus Nampur
Editor: Andhika