TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten Bulungan mendukung penuh kegiatan sosialisasi inventarisasi, penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan di Kabupaten Bulungan.
Bupati Bulungan Syarwani dalam sambutannya menyampaikan kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk tindaklanjut SK dari Kementerian Lingkungan Lingkungan Hidup. Nomor 903/MENLHK-PKTL/PPKH/ PLA.2/2/2023 tertanggal 27 Februari 2023.
SK tersebut mengatur tentang penataan kawasan hutan. Berdasarkan data dari BPS Bulungan pada tahun 2023, dari luas wilayah Kabupaten Bulungan 13,182 ribu kilometer persegi terdapat 949,080 ribu hektare luas hutan.
Jumlah itu terdiri dari 205,5 ribu hektare hutan lindung, 465 ribu hektare hutan terbatas, 272,7 hutan produksi tetap, 5,5 ribu hektar hutan produksi dapat dikonversi serta 429,2 ribu areal pengunaan lain (APL).
“Jumlah luasan lahan dari tahun ke tahun mengalami penurunan,” ujar Syarwani, saat ditemui kamarin.
Disamping itu, kabupaten Bulungan juga memiliki program yakni perhutanan sosial. Ini juga merupakan salah satu bagian daripada program prioritas dari pemerintah pusat melalui KLHK.
Dari lima program tersebut, kata Syarwani ada lima skema yang bisa diakses oleh masyarakat. Salah satunya melalui skema kemitraan kehutanan antara masyarakat sekitar hutan dengan pemilik konsensi kawasan hutan.
Yang mana, kata Bupati Bulungan pengajuan kemitraan kehutanan merupakan lahan yang dikelola oleh masyarakat tetapi berada dalam izin perusahaan kehutanan.
“Skema ini berkolaborasi dengan pemerintah Desa setempat,” tukasnya.
Termasuk kolaborasi dengan kesatuan pengolahan hutan atau KPH Bulungan, Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara, serta unsur yang tergabung dalam tim KLHK, untuk di Bulungan diajukan ke Desa Long Beluah dan Peso.
“Kita dari pemerintah daerah tentunya sangat mendukung dengan adanya kegiatan ini,” tutupnya. (tin/and)
Editor: Andhika
