TANJUNG SELOR – Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) memberikan instruksi kepada seluruh jajaran intelijen, untuk mendeteksi dini, terkait kerawanan penyelenggaraan Pilkada 2024.
Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulungan, Reza Palevi menjelaskan? bahwa deteksi dini ini sangat penting untuk mengantisipasi potensi kerawanan pada pelaksanaan Pilkada.
Dalam melakukan pemetaan kerawanan, kolaborasi dengan semua stakeholder, seperti KPU, Bawaslu, dan kepolisian diperlukan. Dalam hal ini, kejaksaan memiliki fungsi, tugas, dan kewenangan di bidang politik, pemilu, dan pilkada.
“Politik uang menjadi salah satu kerawanan pada setiap Pilkada serentak,” ujarnya, Jumat (26/4/2024)
Dikatakan, calon kepala daerah berpotensi memberikan imbalan kepada warga untuk mendapatkan suara. Selain itu, masyarakat juga dapat meminta imbalan kepada calon kepala daerah untuk memberikan dukungan suara.
“Praktik ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang seharusnya menghargai kebebasan berekspresi dan bertindak tanpa adanya intervensi apapun,” tuturnya.
Dia menambahkan, konflik antar kelompok juga dapat menjadi salah satu kerawanan pada Pilkada. Hal ini bisa saja muncul karena adanya perbedaan pandangan politik. Jika tidak diantisipasi, dapat berimbas pada isu terkait seperti soal agama, kepentingan ekonomi, dan keinginan untuk berkuasa.
Jika konflik ini dibiarkan terus berlanjut, tentu akan berdampak pada kerusakan sosial dan politik di masyarakat.
Kejari Bulungan melakukan pemetaan kerawanan yang meliputi berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya di daerah.
Dengan begitu, dapat dicegah segala sesuatu yang dapat menimbulkan konflik sosial. Pihaknya juga melakukan berbagai upaya antisipasi, seperti pengumpulan informasi dari platform media sosial, observasi terhadap kegiatan politik, dan wawancara dengan sejumlah orang di lingkungan masyarakat.
Deteksi dini kerawanan Pilkada merupakan upaya untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan ketertiban selama pelaksanaan Pilkada.
“Tentu kita semua berharap, pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan lancar, aman, dan kondusif,” harapnya.
Semua stakeholder harus bekerja sama untuk menciptakan pelaksanaan Pilkada yang damai demi kemaslahatan bersama. Dalam konteks kerawanan Pilkada, penting bagi masyarakat untuk mengingat bahwa nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berekspresi harus diutamakan.
Tidak boleh ada praktik politik yang merugikan hak dan kewajiban masyarakat dalam menentukan nasib diri dan bangsanya.
“Mari kita bersama-sama menjaga Pilkada yang bersih, adil, dan demokratis demi kemajuan daerah dan negara,” tutupnya. (tin)
Editor: Yusva Alam
