TANJUNG SELOR – Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bakal mengekerucutkan sejumlah program daerah, imbas pengurangan anggaran dari pusat ke daerah.
Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bertius menjelaskan soal program prioritas di tahun 2026 tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sudah disusun.
“Iya, yang jelas 2026 kan kita mengacu ke RKPD, hanya saja mungkin kita akan lakukan skala prioritas,” ungkap Bertius kepada wartawan, Selasa (21/10/2025).
Hal itu dikarenakan adanya penurunan angka pendapatan daerah yang awalnya di APBD Pemprov Kaltara di pagu Rp 3,1 Triliun itu, sekarang setelah transfer keuangan daerah didapatkan ada pengurangan sesuai informasi angka itu tentu akan ikut menurun.
“Hanya sampai kira-kira di angka sekitar Rp 2,2 Triliun. Sehingga terus harus segera dilakukan penyesuaian dalam pagu-pagu di setiap rangka daerah,” kata Bertius.
Kemudian, fokusnya yang jelas kalau dari RKPD kan ada empat hal. Pertama itu berkaitan dengan hilirisasi. “Bagimana kita bisa memastikan bahwa produk potensi lokal kita itu bisa kita kembangkan terus, sehingga ekonomi kita bertumpu pada nilai tambah,” terangnya.
Hal ini kemudian diharapkan sejalan dengan kesediaan untuk bisa memastikan dalam hal pangan. “Itu menjadi bagian dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program pemerintah pusat,” ungkapnya.
Kedua tentu berkaitan dengan infrastruktur yang terus dicanangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. “Ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia. Nah, ini juga harus tetap kita siapkan, karena ke depan kita harus bisa memastikan ini sejalan dengan beberapa kebijakan pemerintah pusat,” tuturnya.
Termasuk mencakup berkaitan dengan sekolah Garuda, kemudian makan bergizi gratis ini tentu untuk peningkatan SDM, sehingga bisa mewujudkan Kalimantan Utara yang memiliki daya saing. “Terakhir yang keempat itu tentu berkaitan dengan tata kelola yang dibasiskan pada transformasi digital, di mana kita ingin pelayanan publik kita itu bisa memanfaatkan teknologi yang ada,” ujarnya.
Empat hal tetap menjadi fokus di tahun 2026. Akan dilakukan penyesuaian anggaran, karena kondisi APBD yang mengalami penurunan dari transfer keuangan daerah. (*)
Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam
