BERAU – Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan bahwa masyarakat kampung harus menjadi pelaku utama dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang ada di wilayahnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah kampung diminta segera menyusun program pembinaan yang mampu meningkatkan kapasitas dan keterampilan warga dalam mengelola potensi lokal.
Menurutnya, Kabupaten Berau memiliki kekayaan alam yang melimpah dan tersebar di berbagai kampung. Namun, potensi tersebut tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila masyarakat tidak dibekali kemampuan untuk mengelolanya secara mandiri dan berkelanjutan.
Karena itu, ia meminta pemerintah kampung lebih aktif hadir di tengah masyarakat melalui berbagai program pendampingan dan pemberdayaan yang berorientasi pada pengembangan potensi lokal.
“Jangan sampai kita menjadi penonton di kampung sendiri. Pastikan seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari sumber daya alam yang kita miliki, dengan membina dan mendampingi masyarakat,” ujarnya.
Sri menilai, pembinaan masyarakat menjadi salah satu kunci agar manfaat ekonomi dari sektor sumber daya alam tidak hanya dinikmati oleh pihak luar, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan warga kampung secara langsung.
Ia menginginkan setiap kampung memiliki program yang mampu mencetak masyarakat yang produktif, mandiri, dan memiliki keterampilan sesuai dengan potensi unggulan di wilayah masing-masing. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi di kampung.
Meski demikian, Bupati mengingatkan agar pelaksanaan program pemberdayaan tetap berjalan sesuai aturan dan mekanisme pemerintahan yang berlaku. Pemerintah kampung diminta tidak menjalankan program secara sendiri-sendiri tanpa koordinasi dengan pemerintah kecamatan.
Menurutnya, camat memiliki peran penting dalam memastikan seluruh program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah daerah.
“Lakukan koordinasi dengan camat. Camat ini penanggung jawab dari seluruh program yang dilaksanakan kepala kampung. Tidak boleh melangkahi camat, walaupun anggaran ada di kampung,” tegasnya.
Selain itu, Sri Juniarsih juga meminta camat untuk aktif membangun komunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK). Sinergi antarlevel pemerintahan dinilai sangat penting agar setiap program yang dijalankan memiliki arah yang jelas dan memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.
“Lalu camat juga harus aktif berkoordinasi dengan DPMK,” katanya.
Bupati meyakini bahwa penguatan kapasitas masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang terkoordinasi akan menjadi fondasi penting dalam mendorong kemajuan kampung. Dengan dukungan pemerintah kampung, kecamatan, dan DPMK, potensi SDA yang dimiliki Berau dapat dikelola secara lebih efektif dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat.
“Saya berharap pembangunan kampung tidak hanya bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga mampu menciptakan masyarakat yang berdaya, mandiri, dan menjadi aktor utama dalam pembangunan ekonomi di wilayahnya masing-masing,” pungkasnya. (adv)
