BERAU – Insiden kandasnya kapal wisata berjenis Live on Board (LOB) di perairan Pulau Maratua menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Berau untuk mengevaluasi sistem pengawasan aktivitas wisata bahari di kawasan konservasi.
Selain mendesak investigasi menyeluruh, pemerintah daerah juga mendorong adanya penguatan aturan bagi setiap kapal wisata yang beroperasi di wilayah tersebut.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan bahwa peristiwa yang diduga menyebabkan kerusakan terumbu karang di kawasan penyelaman Channel Tornado Barracuda tidak boleh berhenti pada proses penyelidikan semata. Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar pengelolaan wisata bahari di Berau semakin tertata.
Ia mengatakan, kawasan Pulau Maratua dan Kepulauan Derawan merupakan destinasi wisata kelas dunia yang mengandalkan kelestarian ekosistem laut sebagai daya tarik utama. Karena itu, seluruh aktivitas pelayaran harus mengedepankan aspek keselamatan sekaligus perlindungan lingkungan.
“Peristiwa ini menjadi perhatian serius. Kami meminta seluruh instansi yang memiliki kewenangan segera melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kapal kandas serta memastikan ada atau tidaknya dampak terhadap terumbu karang,” ujarnya.
Sri menegaskan, apabila hasil investigasi membuktikan adanya kerusakan ekosistem akibat kelalaian operator kapal, maka proses penegakan hukum harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Bentuk sanksi dapat berupa denda hingga proses hukum sebagai upaya memberikan efek jera.
Menurutnya, meningkatnya kunjungan kapal wisata ke wilayah Berau merupakan indikator positif bagi perkembangan sektor pariwisata. Namun, tingginya aktivitas tersebut juga harus dibarengi dengan kedisiplinan seluruh pelaku usaha dalam mematuhi jalur pelayaran yang telah ditetapkan.
Ia menilai perlindungan kawasan konservasi merupakan tanggung jawab bersama. Sebab, keberlangsungan industri pariwisata Berau sangat bergantung pada kondisi ekosistem bawah laut yang selama ini menjadi magnet bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
“Berau mengembangkan pariwisata berbasis konservasi. Jangan sampai aktivitas wisata justru merusak aset yang menjadi kekuatan utama daerah ini,” tegasnya.
Selain itu, Sri juga meminta adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat dalam menangani kasus tersebut. Sinergi lintas instansi dinilai penting mengingat pengelolaan kawasan konservasi dan wilayah perairan melibatkan sejumlah kewenangan berbeda.
Tak hanya itu, ia juga mengimbau seluruh operator kapal wisata agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah sebelum melakukan aktivitas pelayaran di kawasan wisata bahari Berau.
Menurutnya, salah satu langkah yang perlu diterapkan adalah mewajibkan penggunaan pemandu lokal dalam setiap perjalanan wisata. Keberadaan pemandu lokal dinilai mampu meminimalkan risiko kecelakaan karena memahami karakteristik perairan, kondisi arus, hingga titik-titik konservasi yang harus dihindari.
“Pemandu lokal memiliki pengetahuan mengenai kondisi perairan Maratua dan Derawan. Keterlibatan mereka penting agar pelayaran berlangsung aman sekaligus tidak mengancam kelestarian lingkungan,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Berau berharap hasil investigasi nantinya tidak hanya mengungkap penyebab insiden kapal kandas, tetapi juga menjadi dasar penyempurnaan sistem pengawasan terhadap aktivitas kapal wisata.
“Dengan demikian, kawasan konservasi Maratua dan Derawan tetap terjaga, sementara sektor pariwisata dapat terus berkembang secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem laut,” pungkasnya. (adv)
