spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Buntut Masifnya Kabar Mayoritas Masyarakat Berau Gabung Kaltara, Sejumlah Tokoh Adat Gelar Penandatanganan Penolakan

TANJUNG REDEB – Masifnya kabar mayoritas masyarakat Berau setuju bergabung dengan Kaltara menuai berbagai tanggapan. Namun, sejumlah tokoh adat dan masyarakat mengambil sikap untuk melakukan penandatanganan petisi penolakan Berau gabung ke Kaltara.

Tokoh masyarakat Berau, sekaligus mantan Sekkab Berau, Ibnu Sina menegaskan, bahwa tidak ada alasan Berau untuk berpindah dari Kaltim.

“Apa yang menjadi dasar kita harus bergabung dengan Kaltara,” tegasnya.

Dikatakannya, iming-iming untuk mensejahterakan Berau jika bergabung dengan Kaltara pun hanya dianggap angin lalu. Pasalnya, APBD Berau saat ini jauh lebih besar dibandingkan dengan APBD Provinsi Kaltara.

“Bagaimana mau sejahtera jika seperti itu,” katanya.

Disamping itu, pihaknya bersama tokoh-tokoh masyarakat Berau, menegaskan bahwa Berau akan tetap berada di Kalimantan Timur. “Kami bersikap dan mendeklarasikan, bahwa Berau tetap berada di Kaltim,” ujarnya.

Senada dengan Ibnu Sina, penolakan Berau bergabung dengan Kaltara pun disampaikan oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih.

Dalam penyampaiannya, Sri Juniarsih menegaskan Berau hanya untuk Kaltim. Apalagi, dengan berbagai pertimbangan dan masukan dari berbagai tokoh Berau, bahwa Berau memiliki prioritas sendiri di Kaltim seiring dengan hadirnya Ibukota Nusantara (IKN) di Kaltim.

Baca Juga:   Dua Atlet E-Sport Asal Berau Ambil Bagian di PON 2024 Mendatang

“Hanya Berau yang memiliki potensi SDA yang luar Basa. tentu ini akan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Apalagi mayoritas masyarakat Berau juga tidak setuju penggabungan dilakukan,” tuturnya.

Ia juga mengatakan, ada alasan yang cukup kuat untuk menolak ajakan tersebut, pertama ingin fokus pada pencapaian program prioritas dan tidak pernah berfikir untuk berpisah dengan Kaltim.

Kemudian belanja APBD rutin maupun pegawai, angkanya sudah mencapai Rp 1,5 triliun sampai Rp 2 triliun. Jika bergabung dengan Kaltara, yang notabene APBD-nya jauh lebih rendah dari Berau, tentu pemerintah akan sangat kesulitan.

Belum lagi dana bagi hasil (DBH) saat ini sudah cukup lebih besar. Sehingga tidak memungkinkan untuk Berau berpisah dengn Kaltim. Yang paling disyukurinya adalah, bantuan Pemprov Kaltim yang hampir mencapai Rp 500 miliar untuk perbaikan poros jalan pesisir selatan Berau.

“Alangkah tidak tahu balas budinya jika Berau bergabung ke Kaltara. Jika kita bergabung, maka jalan itu menjadi aset Berau, ini akan sangat memberatkan kita,” imbuhnya.

Baca Juga:   Pj Bupati PPU Bakal Selaraskan Kebijakan Pemkab dan Pusat untuk Kelancaran IKN

Kendati menolak ajakan penggabungan yang diajukan Pemprov Kaltara, Sri mengatakan, Berau dan Kaltara masih bisa bekerjasama dalam segi apapun tanpa harus bergabung.

“Kita masih bisa bekerjasama untuk membangun daerah menjadi lebih baik,” sebutnya.

Dalam acara itu, juga dibacakan petisi penolakan penggabungan Berau ke Kaltara dibacakan Syaipul Rizal. Petisi itu sudah ditandatangi perwakilan lembaga adat, ormas, maupun tokoh masyarakat Kabupaten Berau. (and)

16.4k Pengikut
Mengikuti

BERITA POPULER