TANJUNG SELOR – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong optimalisasi potensi sumber daya alam (SDA) di Kaltara.
Upaya ini dilakukan melalui berbagai program strategis yang tengah disusun untuk memperkuat arah pembangunan berkelanjutan di Bumi Benuanta.
Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda dan Litbang Kaltara, Dian Suryanata, mengatakan salah satu program prioritas yang tengah dirancang adalah penyusunan blueprint atau cetak biru pembangunan ekonomi biru di Kaltara.
“Juga menyambung dengan mencanangkan pembangunan ekonomi biru di Kaltara,” ujarnya, kala ditemui beberapa waktu lalu.
Dian menjelaskan, konsep besar ekonomi biru tersebut nantinya akan diturunkan secara teknis dalam dokumen blueprint yang menjadi acuan pelaksanaan program di berbagai sektor.
“Nah, itu tahun depan akan kita laksanakan,” tukasnya.
Lebih lanjut, Dian menyebut selain fokus pada ekonomi biru, pihaknya juga menyiapkan langkah konkret dalam mendukung pembangunan hijau melalui penyusunan Pembangunan Rendah Karbon Daerah Indonesia (PRKDI). Program ini menjadi wujud komitmen Kaltara dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.
“Jadi di situ nanti akan memuat konsep-konsep pembangunan yang rendah karbon, di dalamnya ada pembangunan ekonomi biru, juga kemungkinan di dalamnya mencakup listrik tenaga surya,” tukasnya.
Ia menambahkan, penyusunan PRKDI merupakan bagian dari upaya daerah untuk berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca sesuai target nasional.
“Hal ini dalam rangka penurunan target emisi rumah kaca yang ditargetkan oleh nasional. Jadi Bappeda dan Litbang Kaltara menjadi bagian dari itu. Kita turunkan dalam penyusunan PRKDI,” terangnya.
Selain dua program tersebut, Bappeda dan Litbang Kaltara juga akan melanjutkan pelaksanaan program Transfer Anggaran Pemerintah Berbasis Ekologi (TAPE). Program ini merupakan inovasi kebijakan fiskal daerah yang mengintegrasikan prinsip ekologi dalam pengelolaan keuangan daerah. “TAPE itu merupakan program unggulan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,” jelasnya.
Ia menyebut, program TAPE telah mulai dicanangkan sejak tahun 2019 dan akan terus diperkuat dalam pelaksanaan pembangunan daerah ke depan. “Kita sudah mencanangkan dari tahun 2019,” tutupnya. (tin/and)
Reporter: Martinus
Editor: Andhika
