TARAKAN – Pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) di tengah pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027, menjadi perhatian berbagai kalangan. Akademisi sekaligus pengamat ekonomi Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Syaiful Anwar, S.E., M.Si., mengingatkan perubahan kepemimpinan di Kementerian Keuangan berpotensi berdampak hingga ke daerah.
Menurut Syaiful, pergantian tersebut cukup mengejutkan, karena terjadi saat Menteri Keuangan sebelumnya masih mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPD RI yang membahas arah kebijakan anggaran tahun 2027.
“Peristiwa ini cukup mengejutkan dan menjadi perhatian publik. Dari sisi etika politik, pergantian di tengah proses pembahasan anggaran tentu memunculkan berbagai pertanyaan,” ujarnya, Selasa (22/9/2026).
Syaiful menilai, selama menjabat, Purbaya mencatat sejumlah capaian positif. Salah satunya pertumbuhan ekonomi yang disebut mencapai 5,9 persen dengan kondisi fiskal yang dinilai relatif terjaga.
Meski demikian, ia mengingatkan tantangan ekonomi nasional masih cukup besar. Pelemahan nilai tukar rupiah, menurunnya daya beli masyarakat, hingga tekanan akibat kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok menjadi pekerjaan rumah bagi Menteri Keuangan yang baru.
“Siapa pun yang memimpin Kementerian Keuangan ke depan akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Target penerimaan pajak, beban utang luar negeri, hingga menjaga kesehatan APBN harus menjadi perhatian,” katanya.
Sebelum pergantian tersebut, Purbaya sempat memaparkan sejumlah program prioritas Kementerian Keuangan untuk 2027 dalam RDP bersama DPD RI. Di antaranya memastikan pembangunan daerah tetap berjalan melalui skema pembiayaan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah.
Selain itu, pemerintah juga disebut akan mengarahkan penerimaan pajak lebih banyak kepada kelompok usaha besar, sementara pelaku UMKM direncanakan memperoleh dukungan melalui pembentukan Bank UMKM dengan bunga pinjaman yang terjangkau.
Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah juga tengah mengkaji skema pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PNS, dengan pembiayaan yang ditanggung melalui APBN.
Syaiful menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu segera mencermati dinamika tersebut. Menurutnya, pergantian Menteri Keuangan dapat memengaruhi kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.
“Pemprov Kaltara harus cepat membaca situasi ini. Koordinasi dengan pemerintah pusat perlu diperkuat, agar alokasi anggaran daerah tetap terjaga dan pembangunan tidak terganggu,” pungkasnya.
Pewarta: Ade Prasetia
Editor: Yusva Alam
