Efisiensi Anggaran, TPP ASN Tarakan Dipangkas 10 Persen

TARAKAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan melakukan efisiensi anggaran pada 2026. Salah satu kebijakan yang diterapkan yakni memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 10 persen.

Pemangkasan TPP dilakukan di tengah kondisi fiskal daerah yang cukup berat. Meski demikian, Pemkot Tarakan memastikan efisiensi tidak menyasar program yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.

Wali Kota Tarakan Khairul mengatakan, penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertahankan program prioritas, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan.

“Yang dipotong itu TPP saja, dan itu seluruh ASN. Kalau anggaran pendidikan yang lain, tidak ada yang kita potong,” kata Khairul, Kamis (13/8/2026).

Menurutnya, sejumlah kebutuhan pendidikan tetap dianggarkan. Mulai dari operasional sekolah, insentif guru, termasuk guru swasta, hingga program beasiswa bagi siswa kurang mampu dan berprestasi.

“Operasional sekolah tetap jalan. Insentif guru, termasuk guru swasta, tetap ada. Beasiswa bagi anak-anak tidak mampu jenjang SD, SMP, MTs, termasuk beasiswa prestasi untuk juara satu, dua, dan tiga juga tidak kita ganggu,” ujarnya.

Pemkot Tarakan juga tetap memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan berbasis keagamaan, termasuk pondok pesantren yang setara dengan jenjang SD dan SMP.

“Bantuan ke sekolah tetap jalan termasuk juga untuk pondok pesantren yang setara SD-SMP. Begitu juga layanan kesehatan tetap berjalan normal,” katanya.

Khairul mengatakan, kondisi keuangan daerah membuat Pemkot Tarakan harus melakukan efisiensi anggaran hingga hampir Rp400 miliar. Sejumlah kegiatan fisik menjadi bagian yang dikurangi untuk menjaga anggaran pelayanan dasar.

“Kalau pun kita memotong, banyak kegiatan-kegiatan fisik yang kita potong. Tapi yang menyangkut pendidikan, kesehatan, JKN, PBI daerah, PBPU, itu komitmen kita untuk tetap jalan,” tegasnya.

Selain pendidikan dan kesehatan, Pemkot Tarakan juga mempertahankan program perlindungan jaminan sosial. Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan terus diperluas, termasuk bagi nelayan, petani, pelaku UMKM hingga pengemudi ojek online.

Khairul menilai keberlanjutan program dasar tersebut, turut mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat Tarakan.

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tarakan terus menunjukkan tren positif. Saat ini, capaian IPM berada di kisaran 78 poin, menjadi yang tertinggi di Kalimantan dan berada di atas rata-rata nasional,” ujarnya.

Dia menyebut pendidikan, kesehatan dan pendapatan per kapita menjadi faktor utama dalam peningkatan IPM. “Penentunya kan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita. Sampai sejauh ini kita masih on the track,” pungkasnya.

Penulis: Ade Prasetia
Editor: Yusva Alam

⚠️ Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.

BERITA POPULER