TARAKAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendapat tambahan anggaran lebih dari Rp10 miliar dari pemerintah pusat pada 2026. Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang mengatakan tambahan tersebut merupakan dukungan pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD). Dana itu akan diarahkan untuk membiayai pembangunan yang belum terlaksana.
Namun, Pemprov Kaltara belum menetapkan secara rinci program atau kegiatan yang akan dibiayai. Pemerintah daerah masih akan menentukan penggunaan dana berdasarkan skala prioritas.
“Alhamdulillah kita tahun ini dapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak H. Prabowo Subianto. Terima kasih Bapak Presiden sudah membantu provinsi dan kota, untuk tambahan anggaran di akhir tahun ini,” kata Zainal di Tarakan, Selasa (11/8/2026).
Zainal menyebut tambahan anggaran yang diterima Kaltara nilainya lebih kurang Rp10 miliar. Menurut dia, tambahan tersebut cukup membantu pemerintah daerah menjalankan pembangunan yang sebelumnya belum dikerjakan.
“Kalimantan Utara mendapat lebih kurang Rp10 miliar lebih. Ya, Rp10 miliar lebih. Insyaallah ini sangat membantu untuk pelaksanaan pembangunan yang belum kita kerjakan,” ujarnya.
Pemprov Kaltara kini masih memilah kegiatan yang akan menggunakan anggaran tambahan tersebut. Zainal mengatakan tidak semua kebutuhan pembangunan bisa langsung dibiayai, sehingga harus dipilih berdasarkan tingkat prioritas.
“Nanti kita lihat. Dengan dana yang dikucurkan oleh Bapak Presiden ini sebanyak Rp10 miliar lebih, kita akan melihat yang mana menjadi selektif prioritas untuk kita kerjakan,” katanya.
Zainal memastikan anggaran tambahan itu akan dimanfaatkan pada tahun ini. Pemprov Kaltara tidak berencana menunda pelaksanaannya hingga tahun depan.
“Enggak, insyaallah tahun ini kita laksanakan,” tegasnya.
Saat ditanya apakah dana tambahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, Zainal belum memberikan rincian program. Ia hanya memastikan pemerintah akan menentukan penggunaannya sesuai kebutuhan prioritas.
“Insyaallah,” jawabnya.
Zainal juga memastikan, tambahan anggaran tersebut tidak digunakan untuk menutup kebutuhan pembayaran gaji maupun Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.
Menurutnya, kebutuhan gaji dan TPP di lingkungan Pemprov Kaltara masih dalam kondisi aman. “Aman, aman saja ya. TPP aman,” ujarnya.
Zainal berharap dukungan pemerintah pusat melalui TKD dapat kembali berlanjut pada 2027. Menurut dia, pemerintah daerah masih membutuhkan dukungan anggaran pusat untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
“Insyaallah tahun depan Bapak Mendagri membantu para gubernur, wali kota, dan bupati bisa mengupayakan TKD bisa cair lagi,” pungkasnya.
Penulis: Ade Prasetia
Editor: Yusva Alam
