TARAKAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan mengambil langkah, terkait berlarut-larutnya penghentian sementara (suspend) operasional lima dapur penyedia program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Secara kelembagaan, DPRD Tarakan bakal mengirimkan surat resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN), guna mendesak pemulihan operasional fasilitas tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada perkembangan positif maupun kepastian resmi, terkait kapan lima dapur tersebut diizinkan beroperasi kembali. “Bahwa langkah terakhir dari DPRD secara kelembagaan akan menyurat ke BGN, untuk membuka lima dapur yang di-suspend. Suratnya mungkin minggu ini akan kita kirim. Sampai saat ini tidak ada perkembangan, masih ditutup,” ujar Simon Patino saat ditemui wartawan, Selasa (4/8/2026)
Berdasarkan data yang diterima DPRD Tarakan, lima dapur yang terkena sanksi penghentian sementara tersebut dikelola oleh tiga yayasan, yakni Yayasan Kristen Toraja, Yayasan Pangan Emas Kaltara, dan Yayasan Sadewa Pejuang Bergizi. Masa penutupan dapur-dapur tersebut bervariasi, mulai dari yang terendah 27 hari hingga mencapai 122 hari pada Dapur Pamusian 1 milik Yayasan Kristen Toraja.
Simon menjelaskan, status suspend memang berawal dari adanya temuan evaluasi yang harus diselesaikan oleh pengelola dapur. Namun, pihaknya mempertanyakan sikap BGN yang tak kunjung membuka kembali dapur yang sudah menyelesaikan seluruh perbaikan (clear). “Sanksi suspend berarti ada temuan yang harus mereka clear-kan. Tapi pertanyaan kita, ada beberapa dapur yang sudah clear tapi sampai hari ini belum dibuka. Contohnya Yayasan Kristen Toraja itu, sudah 122 hari tidak dibuka padahal temuan sudah diselesaikan,” tegasnya.
Pihaknya menyayangkan dampak sosial yang timbul akibat penutupan fasilitas gizi tersebut. Menurut Simon, substansi utama dari permasalahan ini bukanlah sekadar urusan kelembagaan atau operasional dapur, melainkan hak anak-anak di Kota Tarakan untuk menerima asupan nutrisi secara konsisten.
DPRD mengkalkulasikan terdapat sekitar 10.000 anak sekolah di Tarakan yang kini terancam kehilangan hak menerima makanan bergizi gratis, akibat penutupan lima fasilitas dapur tersebut.
“Yang paling saya lihat bukan masalah dapurnya, tapi anak-anak kita Kota Tarakan yang harusnya mempunyai hak untuk mendapatkan makanan bergizi gratis. Kalau lima dapur dikali 2.000 anak saja, sudah ada 10.000 anak yang terdampak. Banyak orang tua dan anak-anak menanyakan ke kita kenapa program ini tidak jalan,” ungkap Simon.
Terkait desas-desus lain yang menyebutkan adanya dapur yang terhenti akibat pengunduran diri tenaga ahli gizi, Simon mengaku belum menerima pembaruan informasi resmi mengenai hal tersebut. Meski demikian, DPRD menegaskan akan terus mengawal proses pengajuan surat ke BGN, agar operasional dapur penyedia gizi anak dapat segera dibuka kembali.
Penulis: Ade Prasetia
Editor: Yusva Alam
