TARAKAN – Anggota DPD RI asal Kalimantan Utara (Kaltara), Hasan Basri, mendukung moratorium Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.
Menurut Hasan, moratorium bukan berarti penghentian permanen, melainkan langkah untuk memperbaiki tata kelola, pengawasan, hingga sasaran penerima manfaat. “Ini bukan penghentian permanen, tetapi evaluasi total agar pelaksanaannya lebih baik dan tidak tergesa-gesa,” ujarnya, Minggu (14/6/2026).
Hasan menegaskan, dirinya tidak pernah menolak MBG. Namun, ia menilai program tersebut tidak seharusnya diterapkan dengan pola yang sama di seluruh daerah.
Menurutnya, tujuan utama MBG adalah mencegah stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak. Karena itu, program harus lebih difokuskan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dia mencontohkan Kalimantan Utara, yang masih memiliki banyak anak di wilayah perbatasan dengan kebutuhan gizi lebih mendesak dibandingkan anak-anak dari keluarga mampu di perkotaan. “Perlu pemetaan daerah yang benar-benar membutuhkan. Jangan semua dipukul rata,” katanya.
Hasan menilai jika sasaran program lebih terfokus, anggaran per porsi makanan bisa ditingkatkan sehingga kualitas gizi yang diterima anak-anak juga lebih baik. “Kalau penerimanya lebih tepat, kualitas menu bisa ditingkatkan untuk memaksimalkan nutrisi,” ujarnya.
Menurut dia, MBG sangat dibutuhkan di daerah yang masih menghadapi persoalan kemiskinan, stunting, dan kekurangan gizi. Namun kondisi itu berbeda dengan sejumlah wilayah perkotaan yang tingkat kesejahteraan masyarakatnya relatif lebih baik. “Di daerah yang membutuhkan, program ini sangat dinantikan. Tetapi di daerah yang lebih mampu, responsnya tidak selalu sama,” katanya.
Hasan juga meminta evaluasi tidak hanya menyasar operasional dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi juga sistem dan sasaran program. “Jangan hanya dapurnya yang dievaluasi. Sistem dan penerima manfaatnya juga harus diperbaiki,” tegasnya.
Dia menambahkan, jumlah kasus stunting secara nasional tidak mencakup seluruh penduduk sehingga intervensi gizi seharusnya diprioritaskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Selain itu, Hasan mengkritik pelaksanaan MBG yang dinilai terlalu cepat diterapkan secara nasional tanpa tahapan uji coba yang memadai. “Program besar biasanya diuji coba dulu, dievaluasi, baru diperluas. Kalau langsung nasional, pengawasannya tentu lebih sulit,” ujarnya.
Hasan mengaku kerap menerima laporan terkait pelaksanaan MBG, termasuk dari Kalimantan Utara. Salah satunya mengenai calon pengelola dapur yang telah mengeluarkan modal besar tetapi belum mendapat kepastian operasional.
Dia juga menyoroti dampak program terhadap kantin sekolah yang selama ini menjadi sumber penghasilan masyarakat. “Banyak kantin sekolah terdampak. Saya berharap mereka juga bisa dilibatkan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat,” katanya.
Menurut Hasan, kantin sekolah memiliki pengalaman menyediakan makanan yang sesuai dengan selera siswa dan dapat menjadi alternatif yang layak dipertimbangkan pemerintah.
Meski demikian, dia menegaskan pengawasan tetap menjadi aspek paling penting dalam pelaksanaan program. “Pengawasan harus diperkuat agar program benar-benar tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Ade Prasetia
Editor: Yusva Alam
