BERAU – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, menyoroti kondisi fiskal daerah yang saat ini mengalami penurunan cukup signifikan.
Berkurangnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau hingga sekitar Rp1,7 triliun dinilai akan berdampak langsung terhadap berbagai program pembangunan, termasuk alokasi dana yang diterima pemerintah kampung.
Said menjelaskan, penurunan kemampuan keuangan daerah membuat besaran dana yang disalurkan ke kampung ikut mengalami pengurangan.
Bahkan, rata-rata penurunan alokasi dana kampung diperkirakan mencapai 50 hingga 60 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Dengan pengurangan ini, rata-rata dana ke kampung turun 50 hingga 60 persen. Artinya, pembangunan harus lebih kreatif dan tidak hanya bergantung pada dana pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus momentum bagi pemerintah kampung untuk mulai memperkuat kemandirian ekonomi.
“Pembangunan di kampung jangan terlalu mengandalkan dukungan pemerintah, harus ada inovasi dalam menggali sumber pendanaan alternatif,” ucapnya.
Untuk itu, ia pun mendorong pemerintah kampung mengoptimalkan potensi ekonomi lokal yang dimiliki masing-masing kampung.
“Contohnya seperti pertanian, perikanan, pariwisata, hingga usaha berbasis sumber daya lokal yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” katanya.
Selain itu, Said juga menekankan pentingnya peran Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) sebagai motor penggerak ekonomi desa.
“Pemerintah kampung juga harus memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta melalui program CSR,” pungkasnya. (adv)
